Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil

BLITAR, KOMPAS.com - Pengadilan Agama Blitar menyetujui permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 576 sepanjang 2021.

Jumlah itu hanya terpaut dua kasus saja dari total jumlah permohonan yang masuk, yakni sebanyak 578 permohonan.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar Abdul Hafid mengatakan hanya dua permohonan dispensasi kawin yang belum diputuskan dan akan segera disidangkan di awal 2022.

"Jadi boleh dibilang pengadilan terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari pasangan-pasangan di bawah umur ini," ujar Hafid kepada Kompas.com, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: 27 Anak Sebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang 2021 di Blitar, 2 di Antaranya Tewas

Hafid menyebut terpaksa karena ratusan pasangan itu seharusnya masih fokus pada kegiatan belajar di sekolah.

Namun di sisi lain, pihak perempuan dari pasangan anak di bawah umur itu sudah hamil ketika datang ke pengadilan.

Ditanya berapa persen dari kasus dispensasi kawin dengan alasan kehamilan, Hafid mengatakan, hampir semuanya disebabkan karena kehamilan di luar pernikahan.

"Hampir semuanya. Tidak 100 persen tapi memang hampir 100 persen (karena hamil). Ada yang sudah terlambat satu bulan, ada yang tiga bulan," kata Hafid.

Baca juga: Kasus DBD di Blitar Meningkat Tajam Sepanjang 2021, Paling Banyak Menyerang Anak-anak

Usia 13 tahun

Hafid mengatakan, batas usia paling rendah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah minimal 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Warga yang usianya di bawah 19 tahun, ujarnya, harus mendapatkan persetujuan pengadilan agama jika hendak menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menurutnya, di antara 576 pasangan tersebut terdapat seorang anak perempuan yang baru berusia 13 tahun.

"Yang paling muda di antara mereka berusia 13 tahun. Berarti baru kelas VII atau kelas I SMP," ujarnya.

Baca juga: Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Blitar Tunggu Petunjuk Teknis Kemenkes