MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana menggratiskan biaya SD dan SMP swasta.
Jika rencana itu jadi, pelaksanannya kemungkinan dimulai tahun ajaran baru mendatang atau 2024.
Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, rencana tersebut adalah solusi atas keluhan sistem zonasi.
Baca juga: Merasa Anak Tak Diakomodasi di Sistem Zonasi, Sejumlah Warga Unjuk Rasa di SMAN 1 Kupang
Dengan demikian, nantinya pelajar SD dan SMP swasta tidak lagi ditarik uang gedung atau iuran SPP setiap bulan seperti sekolah negeri.
Selain itu, keberadaan sekolah swasta diharapkan dapat menutupi jumlah pelajar yang tidak tertampung di sekolah negeri.
"Sehingga kami ke depannya ada program untuk menggratiskan sekolah swasta," kata Suwarjana, Rabu (16/8/2023).
Dia mengatakan, selama ini, sekolah negeri untuk SD dan SMP di Kota Malang dapat gratis total karena para guru mayoritas aparatur sipil negara (ASN) dan digaji melalui APBN atau APBD.
"Kenapa kemudian sekolah negeri itu bisa gratis total, karena guru sekolahnya mayoritas pegawai negeri yang sudah digaji melalui APBN atau APBD. Sedangkan di swasta, gaji guru dari yayasan," katanya.
Nantinya, pembiayaan upah tenaga pendidik atau guru sekolah SD dan SMP swasta juga akan dialokasikan melalui APBD Kota Malang.
Namun, syarat untuk sekolah swasta yang mengikuti program tersebut harus membebaskan biaya pendidikan murid-muridnya.
"Mekanismenya, nanti sekolah swasta bisa mengajukan, ini masih kami kaji kebutuhan anggarannya berapa. Kalau mereka (sekolah swasta) mengikuti ini, maka harus digratiskan (biaya sekolah)," katanya.
Disdikbud Kota Malang juga tengah melakukan kajian mendalam terkait keberlanjutan program tersebut.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Sebut Apeksi Minta Sistem PPDB Zonasi Dievaluasi
Sejauh ini, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar untuk diterapkan di 50 persen sekolah SD dan SMP swasta. Sedangkan di Kota Malang terdapat 80 SD dan 80 SMP swasta.
"Kota Malang, ada sekitar 80 SMP dan 80 SD swasta, ini sekitar 50 persen dulu," katanya.
Selain itu, di Kota Malang terdapat sekitar 2.500 tenaga pendidik atau guru sekolah SD dan SMP swasta. Bagi sekolah swasta yang mengikuti program tersebut juga akan diuji terlebih dahulu kredibilitas dan kualitasnya.