Jawab Keluhan Zonasi, Kota Malang Akan Gratiskan SD dan SMP Swasta

"Kajiannya sudah 70 persen, kami harapkan tahun ajaran baru nanti mulai terealisasi. Tentu kami juga harus mencari guru yang bagus dan kredibel. Harus kami tes kelayakannya," katanya.

Didukung DPRD

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya mendukung rencana kebijakan sekolah swasta gratis.

Pada tahun 2022 lalu, DPRD Kota Malang juga pernah didatangi 48 kepala sekolah swasta yang mengeluhkan kondisi mereka.

"Mereka membahas, bagaimana kondisi sekolah swasta menghadapi banyak tantangan, seperti salah satunya tantangan mencari murid baru," katanya.

Sedangkan para orangtua saat ini lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena gratis.

Dari pertemuan tersebut, kemudian muncul usulan biaya sekolah swasta digratiskan sebagai salah satu solusi agar mereka bisa bertahan.

"Kenapa orang ingin ke sekolah negeri, ternyata gratis. Kenapa swasta tidak digratiskan juga? Kalau swasta digratiskan, orang juga bisa memilih. Ini menurut saya adalah cara bagaimana APBD juga hadir di situ," katanya.

Menurutnya, anggaran yang ada di Disdikbud Kota Malang sangat mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan sekolah swasta gratis.

Baca juga: 20 Persen Siswa di Kota Blitar Tak Tertampung SMA Negeri dalam Sistem Zonasi, Diduga Ada Rekayasa KK

Made juga mendorong agar Pemkot Malang bisa meningkatkan kualitas sekolah swasta.

"Seperti perbaikan gedungnya juga harus dilakukan. Menurut saya lebih baik memberdayakan sekolah yang ada, daripada keluar anggaran besar buat sekolah baru," katanya.