Mundjidah Wahab adalah mantan Bupati Jombang yang menjabat pada periode 2018 - 2023. Sebelum itu, Mundjidah menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang periode 2013 - 2018.
Karir politik Mundjidah dimulai sejak masih muda. Diawali dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang sejak tahun 1971. Politisi PPP itu juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur pada tahun 1997.
Pada Pilkada Jombang tahun 2013, Mundjidah maju pada Pilkada sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Nyono Suharli Wihandoko. Pasangan ini terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2013 - 2018.
Baca juga: Tak Lagi Jabat Bupati dan Wabup Jombang, Mundjidah Fokus ke PPP, Sumrambah Bertani
Mundjidah terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018 - 2023 setelah memenangkan Pilkada tahun 2018. Kala itu, Mundjidah berpasangan dengan Sumrambah sebagai wakil bupati.
Selain dikenal sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh cukup luas, Mundjidah juga dikenal sebagai tokoh dan sosok penggerak di kalangan perempuan, khususnya di kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama.
Nama Mundjidah kembali masuk dalam bursa calon bupati yang akan maju pada Pilkada Kabupaten Jombang 2024. Dia berpotensi diusung oleh PPP dan Partai Demokrat.
Sebagai politisi PPP, Mundjidah hampir pasti bakal disodorkan oleh partainya sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Jombang.
Hanya saja, PPP dengan modal 4 kursi legislatif yang diraih pada Pemilu 2024 lalu, tidak memenuhi syarat untuk berangkat sendiri mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Surat tugas yang diterima dari Partai Demokrat dua pekan lalu, membuka asa bagi Mundjidah. Jika PPP dan Partai Demokrat berkoalisi, maka Mundjidah berpeluang memiliki tiket untuk maju pada Pilkada Jombang.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang Syarif Hidayatullah mengatakan, menghadapi Pilkada Jombang 2024, Partai Demokrat sudah memberikan surat tugas kepada dua orang, yakni Mundjidah Wahab dan Warsubi.
Keduanya ditugaskan untuk menemukan sosok pasangan calon, menggalang dukungan dan koalisi, serta meningkatkan elektabilitas, sebelum nantinya memperoleh rekomendasi dari Partai Demokrat.
“Sekitar dua minggu yang lalu, DPP Partai Demokrat memberikan surat tugas kepada Bu Mundjidah. Kalau untuk rekomendasi masih belum, nanti dari DPP yang akan memutuskan,” kata Syarif kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2024).