Suara Penyandang Disabilitas di Kota Bayu, Tak Ingin Cuma Jadi Penonton di Tiap Pemilu

Menurut Tatit, pihaknya terbuka dengan aspirasi tersebut. Namun hal itu, lanjut Tatit, tergantung pembuat kebijakan di tingkat pusat, sebagai pihak yang memiliki kewenangan membuat dan mengubah undang-undang.

“Barangkali itu (usulan afirmasi Caleg disabilitas) dapat menjadi rujukan, masukan, terkait dengan regulasi Pemilu berikutnya, yang memungkinkan mereka nanti untuk mewakili kelompoknya” ujarnya.

“Tapi kembali lagi kami mengikuti aturan dari pemerintah mulai dari undang-undang, (aturan) KPU pusat sampai KPU daerah. Kalau itu ada, saya juga siap menindaklanjuti,” sambung Tatit.

Pandangan serupa disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk, Ulum Basthomi.
Tak hanya terbuka dengan afirmasi Caleg disabilitas, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk itu mengaku siap menjembatani persoalan dana dan jaringan para Caleg potensial, termasuk bila suatu saat ada Caleg dari kalangan disabilitas.

Baca juga: Insiden Surat Suara Pemilu 2024 Sudah Tercoblos di Taipei Dianggap Bisa Merusak Kepercayaan Publik

“Di PKB memang di (Pemilu) 2024 ini kita beda dengan yang kemarin. Kita semua Caleg yang punya potensi, dalam arti dia mau bekerja, dia mau aktif untuk mengkampanyekan dirinya maupun mengkampanyekan partai, kita akan support,” tegas Ulum.

“Kita fasilitasi termasuk banner kita buatkan, yang kadang Caleg sendiri tidak kuat membuat itu kita buatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka punya kader, kita bantu untuk memberikan transport kepada kadernya untuk dilatih,” lanjut dia.

Terpisah, Ketua DPD PKS Kabupaten Nganjuk, Moh Shoberi menuturkan, berkaitan dengan persoalan dana dan jaringan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing Caleg yang diusung partai.

“Di kita ini pembiayaannya (Caleg) bersifat personal, semampunya,” kata dia.

Kendati tidak memberikan bantuan modal bagi para Caleg yang diusung, Shoberi memastikan bahwa pendidikan politik yang dijalankan DPD PKS Kabupaten Nganjuk telah menyasar seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Dan di PKS itu ada UPA, Unit Pembinaan Anggota, yang tiap pekan itu nanti kita akan kumpul, dan di situ ada pendidikan politik,” pungkas Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk itu.

Disclaimer: Laporan ini merupakan bagian dari program Fellowship Meliput Isu Pemilu dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerja sama dengan Google News Initiative