Emil Dardak Sebut Jatim Akan Alokasikan Rp 185 Miliar Bansos untuk Penanganan Dampak Inflasi di Jatim

Sementara dari reguler sebesar Rp 118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp 24 miliar, PKH plus Rp 80 miliar dan ASPD Rp 14,4 miliar.

"Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," ujar Emil.

Lebih lanjut, Emil Dardak menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat.

Baca juga: Harga Tiket Bus DAMRI Jakarta-Surabaya Naik Rp 55.000-Rp 70.000

Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika mendapatkan bantuan, maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti tukang ojek dan nelayan.

"Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi," jelas Emil.

Dirinya memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan.

Selain itu, ia memastikan bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.

Baca juga: 20 PTS Bantu Pemkot Surabaya Tingkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

"Nasional kan pake DTKS, makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tinggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya," kata Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan bahwa Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya agar logistik di Jawa Timur tetap terkendali dan tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.

"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," tutur dia.