Emil Dardak Sebut Jatim Akan Alokasikan Rp 185 Miliar Bansos untuk Penanganan Dampak Inflasi di Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran total Rp 185 miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jawa Timur.

Alokasi tersebut terskema dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21 persen yang setara dengan Rp 66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp 118,4 miliar.

Baca juga: Dukung Timnas Indonesia, Wali Kota Surabaya Ajak Warga Penuhi Stadion GBT

Bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jatim ini dikemukakan Emil usai menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Rakorpusda bertajuk Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Saya memaparkan apa yang disampaikan Ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2 persen earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober sampai November sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," kata Emil, Rabu.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 14 September 2022 : Cerah Sepanjang Hari

Emil menjelaskan, rincian alokasi DTU senilai Rp 66,6 miliar itu terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Di antaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp 2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp 14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim 18 miliar, dan Dinas ESDM Jatim Rp 6,1 miliar.

Lalu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp 3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp 3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp 200 juta dan dari BOP 10 persen setara Rp 6,1 miliar.

Baca juga: Pesan Khofifah kepada 300 Kepala Desa di Jatim: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini

Sementara dari reguler sebesar Rp 118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp 24 miliar, PKH plus Rp 80 miliar dan ASPD Rp 14,4 miliar.

"Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," ujar Emil.

Lebih lanjut, Emil Dardak menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat.

Baca juga: Harga Tiket Bus DAMRI Jakarta-Surabaya Naik Rp 55.000-Rp 70.000

Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika mendapatkan bantuan, maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti tukang ojek dan nelayan.

"Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi," jelas Emil.

Dirinya memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan.

Selain itu, ia memastikan bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.

Baca juga: 20 PTS Bantu Pemkot Surabaya Tingkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

"Nasional kan pake DTKS, makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tinggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya," kata Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan bahwa Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya agar logistik di Jawa Timur tetap terkendali dan tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.

"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan langkah extra effort harus dilakukan untuk dapat mengendalikan inflasi yang tengah dihadapi Indonesia dan dunia.

Di antaranya dengan kerja sama antardaerah, operasi pasar, perdagangan digital, mempercepat program tanaman pangan, menyusun neraca komoditas, sarana prasarana dan memperkuat strategi TPIP dan TPID.

"Bapak Presiden meminta ini terus dimonitor seperti kita memonitor Covid, jadi kita memonitor terutama di pasar-pasar," kata Airlangga

Ia meminta semua pihak mengontrol berbagai sektor, terutama mengenai kerja sama pangan di daerah.

Juga harus memahami daerah sumber-sumber pangan seperti Sumatera Barat merupakan sumber cabai dan beras, juga Jawa Timur yang merupakan lumbung pangan nasional.

"Tadi yang disampaikan oleh Wagub Jawa Timur itu sudah memberikan inspirasi kepada daerah-daerah agar aktif untuk langsung mengeksekusi," imbuh dia.