Pemkot Surabaya Terapkan Blokir KK, Warga Bingung dan Takut

SURABAYA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, terkait pemblokiran kartu kekuarga (KK) yang tidak sesuai dengan tempat tinggal menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Salah satunya adalah Wahyu Hestiningdiah, warga Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo. Wanita itu kaget karena secara tiba-tiba mendapat pemberitahuan KK-nya masuk ke daftar blokir.

“Ketua Kelompok Dasawisma Ngagel Rejo nge-share file excel, isinya daftar warga Ngagel Tirto 3 yang diblokir KK-nya. Salah satunya keluargaku,” kata Wahyu saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (1/7/2024).

Wahyu pun bingung karena kedua orangtuanya sudah tinggal di rumah tersebut sejak menikah sekitar tahun 1980 silam. Selain itu, dia dan keluarga tidak pernah pindah tempat.

Baca juga: 42.408 KK di Surabaya Terancam Diblokir karena Tak Sesuai Domisili

“Dari saya lahir sampai sekarang, kami enggak pernah pindah sampai sekarang. Karena itu rumah tetap, bukan kos atau kontrak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu mengonfirmasikan masalah pemblokiran KK tersebut ke kantor Kelurahan Ngagel Rejo. Ternyata, dia menemukan sejumlah warga lainnya yang mengeluhkan kasus serupa.

“(Saat dikonfirmasi) pihak kelurahan malah ngomong begini, ‘kalau diblokir berarti ibu enggak pernah nempati rumah ini’," ucapnya.

"(Ibu) saya itu dari menikah sampai sekarang, anaknya dari bayi sampai sekarang semuanya itu tinggal di Ngagel. Lalu dia (petugas) ngomong ‘lho ibu jangan bohong, nanti ibu disurvei lho ke rumah’," tambahnya.

Kemudian, petugas kecamatan meminta Wahyu untuk menemui pengurus RT yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, dia diharuskan untuk mengisi ulang data sebagai warga tetap di daerah itu.

“Kami (dia dan keluarga) dikasih surat form lagi oleh RT. Disuruh ngisi data diri lagi, dan kelanjutannya belum ada tindak lanjut sampai sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, warga lainya berinisial AD asal Jalan Jagiran, Kecamatan Tambaksari, mengaku takut dengan kebijakan tersebut lantaran sejumlah KK tetangganya menumpang di rumahnya.

“Awalnya ibu dan ayah saya tahun 1990-an tinggal di rumah itu. Saat itu masih satu KK, ibu bapak sama kakak, sampai saya belum lahir, sampai saya lahir 1997,” kata AD.

Selanjutnya, kakak AD memutuskan untuk pindah rumah setelah menikah sekitar tahun 2010-an. Dia mendaftarkan KK baru namun masih menggunakan alamat yang ditinggali orangtuanya.

"(Kakak) sudah pecah KK-nya, Meskipun kakak saya sudah punya rumah sendiri, tapi alamatnya masih yang lama. Jadi pas itu satu alamat ada dua KK (orangtua dan kakaknya)," jelasnya.

AD mengungkapkan, ada dua tetanggnya yang kemudian ikut menumpang alamatnya untuk dijadikan KK. Mereka beralasan hal tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pindah dari luar kota.

"Sebelumnya (dua tetangganya) kos, terus punya rumah. Enggak tahu alasanya apa, ibu saya juga (dikasih tahu) katanya cuma pinjam alamat, jadi enggak khawatir apa-apa waktu itu,” ucapnya.

Kemudian, tante dan paman AD yang sebelumnya juga beralamatkan di luar kota pindah KK ke Surabaya. Mereka menggunakan alasan yang sama, yakni sebagai syarat pindah tempat tinggal.

"Si suami yang masih hidup itu sekarang sudah tinggal di Lamongan. Sudah tidak tinggal di Surabaya, pindah ke Lamongan, tapi alamat KK-nya dia masih di alamat saya,” ujarnya.

Baca juga: Tempat Tinggal Tak Sesuai Data, 61.000 KK di Surabaya Terancam Diblokir

Dengan demikian, AD mengaku sempat takut KK keluarganya masuk ke daftar pemblokiran. Sebab, dia sudah membayangkan proses kepengurusan akan membutuhkan waktu yang lama.

Di sisi lain, AD setuju dengan kebijakan pemblokiran KK yang tidak sesuai dengan tempat tinggal tersebut. Karena, menurut dia, penyaluran bantuan Pemkot Surabaya bisa lebih efektif.

“Orang (menumpang alamat) ini kenapa kok sudah punya rumah sendiri, tapi enggak pakai alamatnya sendiri saja KK-nya. Takutnya juga berdampak ke bantuan-bantuan juga, jadi iri warga lain," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya sempat mencatat ada 97.408 KK yang domisilinya berbeda dengan data di Pemkot.

"Jumlahnya sempat (menurun) 61.750 (KK), lalu turun lagi jadi 42.807, sekarang tinggal 42.408," kata Eddy, ketika berada di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya, Jumat (21/6/2024).

Dengan demikian, Eddy meminta agar masyakarakat segera klarifikasi ke RT/RW setempat. Sebab, KK mereka akan terblokir jika tidak segera pindah hingga Kamis (1/8/2024) mendatang.

"Dampak dari pemblokiran ini, nanti mereka yang diblokir data adminduk (administrasi kependudukanya) tidak bisa difungsikan," jelasnya.

Akhirnya, warga yang KK-nya terblokir tersebut tidak bisa melakukan sejumlah proses administrasi yang menggunakan KTP. Yakni mulai dari memanfaatkan BPJS hingga keperluan NPWP.

"(Tidak bisa) pembuatan rekening baru, untuk BPJS juga enggak bisa, dan untuk keperluan NPWP. Tujuannya, ketika mereka mengalami kebuntuan dokumen KTP pasti akan medatangi kami," ujarnya.