Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Surat Kesepakatan Orangtua Santri Pondok Gontor Saat Mendaftar, Pakar Hukum: Perjanjian Tak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang

Kompas.com - 20/09/2022, 05:32 WIB
Pythag Kurniati

Editor

SURABAYA, KOMPAS.com- Surat kesepakatan antara orangtua santri Gontor dan pihak pondok pesantren saat pendaftaran, mendapat sorotan dari Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Brahma Astagri.

Dalam surat kesepakatan tersebut disebutkan, orangtua santri tidak boleh melibatkan pihak luar jika terjadi sesuatu.

Orangtua santri juga menandatangani surat bermeterai tersebut.

"Meski surat perjanjian itu bermeterai dan ditandatangani, namun jika terjadi sesuatu maka harus melapor ke polisi," kata Brahma di Surabaya, Senin (19/9/2022), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Pondok Gontor Baru Melapor ke Polisi Setelah Kabar Tewasnya Santri Viral, Ini Alasannya

Perjanjian tak boleh bertentangan dengan UU

Tim dokter forensik usai melakukan otopsi terhadap AM (17) di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/9/2022).KOMPAS.com/ AJI YK PUTRA Tim dokter forensik usai melakukan otopsi terhadap AM (17) di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/9/2022).

Dalam konteks kekerasan yang mengakibatkan tewasnya seorang santri asal Palembang, Brahma mengatakan, perjanjian tak boleh membatasi hak orangtua korban melaporkan kematian sang anak.

"Menurut Pasal 1320 Baurgerlijk Wetboek, perjanjian tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan Undang-Uandang dan juga hak-hak konstitusi masyarakat," kata Brahma.

"Artinya, perjanjian tidak boleh membatasi hak orangtua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat yang berwenang," lanjut dia.

Baca juga: Di Balik Hilangnya Nyawa Santri Pondok Gontor...

Sulit untuk restorative justice

Menurut Brahma, kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa santri itu, sulit untuk diselesaikan dengan restorative justice.

Sebab, restorative justice memiliki beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi.

Seperti, kasusnya tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Respon Keputusan MK, Pj Gubernur Jatim Imbau Seluruh Warga Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Respon Keputusan MK, Pj Gubernur Jatim Imbau Seluruh Warga Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surabaya
Tunangkan Anak Berusia 7 Tahun, Ayah di Sampang Dimarahi Kerabatnya

Tunangkan Anak Berusia 7 Tahun, Ayah di Sampang Dimarahi Kerabatnya

Surabaya
Rasakan Getaran 2 Kali, Warga Trenggalek Ikut Panik saat Gempa Bumi Magnitudo 5,1 Pacitan

Rasakan Getaran 2 Kali, Warga Trenggalek Ikut Panik saat Gempa Bumi Magnitudo 5,1 Pacitan

Surabaya
Wisata Pendakian Gunung Argopuro Akan Dibuka pada 1 Mei

Wisata Pendakian Gunung Argopuro Akan Dibuka pada 1 Mei

Surabaya
Gempa M 5,1 Guncang Pacitan, Tak Berisiko Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Pacitan, Tak Berisiko Tsunami

Surabaya
Berharap Rekomendasi Partai, Bupati Jember Daftar Cabup-Bacawabup ke PDI Perjuangan

Berharap Rekomendasi Partai, Bupati Jember Daftar Cabup-Bacawabup ke PDI Perjuangan

Surabaya
Lima Petani di Sampang Tersambar Petir, Satu Orang Tewas

Lima Petani di Sampang Tersambar Petir, Satu Orang Tewas

Surabaya
Oknum Polisi Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak Tiri Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Oknum Polisi Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak Tiri Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Surabaya
Pasangan Muda-mudi di Kota Malang Lakukan Mesum di Kedai Es Krim

Pasangan Muda-mudi di Kota Malang Lakukan Mesum di Kedai Es Krim

Surabaya
Oknum Polisi di Surabaya yang Cabuli Anak Tiri Akhirnya Ditahan

Oknum Polisi di Surabaya yang Cabuli Anak Tiri Akhirnya Ditahan

Surabaya
Penuhi Nazar, Orangtua di Sampang Tunangkan Anaknya yang Masih Usia 7 Tahun

Penuhi Nazar, Orangtua di Sampang Tunangkan Anaknya yang Masih Usia 7 Tahun

Surabaya
Hujan Deras di Magetan, Talut Ambles dan 2 Petani Tewas Tertimpa Pohon

Hujan Deras di Magetan, Talut Ambles dan 2 Petani Tewas Tertimpa Pohon

Surabaya
Polres Malang Ungkap Fakta Baru Kasus Pembuatan Sabu Skala Rumahan di Pasuruan

Polres Malang Ungkap Fakta Baru Kasus Pembuatan Sabu Skala Rumahan di Pasuruan

Surabaya
DPC PKB Jember Buka Pendaftaran Bacabup-Bacawabup Pilkada 2024

DPC PKB Jember Buka Pendaftaran Bacabup-Bacawabup Pilkada 2024

Surabaya
Pensiunan PNS Kementerian PUPR Daftar Bacabup-Bacawabup ke DPC PDI Perjuangan Jember

Pensiunan PNS Kementerian PUPR Daftar Bacabup-Bacawabup ke DPC PDI Perjuangan Jember

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com