LUMAJANG, KOMPAS.com - Gelombang aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Dua gelombang massa yang menolak kenaikan harga BBM mendatangi Kantor DPRD Lumajang, Rabu (7/9/2022).
Massa pertama datang sekitar pukul 11.00 WIB. Kelompok aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lumajang meminta pemerintah mendengarkan keresahan rakyat atas naiknya harga BBM.
Dalam orasinya, para mahasiswa meminta pejabat daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
"Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, yang disuarakan mahasiswa adalah suara rakyat, sudah sepatutnya pemerintah mendengar jeritan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ini," kata salah satu demonstran dalam orasinya.
Pantauan Kompas.com, massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang mengamankan demo.
Sebab, para mahasiswa membakar ban di depan Gedung DPRD dan memaksa untuk masuk ke ruang paripurna bertemu dengan para wakil rakyat.
Baca juga: Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Sungai Lumajang, Polisi Cari Orangtuanya
Setelah berdebat panjang, polisi akhirnya mengizinkan para mahasiswa untuk masuk ke ruang paripurna.
Ratusan mahasiswa yang berhasil merangsek masuk ke ruang paripurna langsung menduduki kursi para wakil rakyat sambil mengibarkan atribut yang dibawanya.
Tidak lama, pimpinan DPRD kemudian menemui para mahasiswa yang sudah menguasai ruang sidang paripurna. Setelah berdialog panjang, massa aksi pun bersedia membubarkan diri.
Beberapa menit setelah massa PMII membubarkan diri, massa aksi lain mendatangi kantor dewan.
Kali ini, gelombang massa itu berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Massa ini juga memaksa masuk ke ruang paripurna.
Secara umum, kedatangan dua kelompok mahasiswa ini menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, massa juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia tanah.