Selama 4 Tahun, Bantuan Pangan Non Tunai Milik Sukatmi Dinikmati Orang Lain, Petugas Kelurahan Minta Diikhlaskan

KOMPAS.com - Sukatmi (51), warga Keluragan Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terpaksa gigit jari.

Ibu tiga anak ini seharusnya mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun sejak 2018, bantuan tersebut justru dinikmati oleh orang lain.

Saat Sukatmi menuntut haknya, ia malah diminta petugas kelurahan untuk mengikhlaskan semua.

"Kalau satu sampai enam bulan saya bisa ikhlas. Tapi ini empat tahun lebih, saya ingin hak saya diberikan," ucap Sukatmi, saat ditemui di rumahnya, Rabu (24/8/2022) dikutip dari Surya.co.id.

Baca juga: Setahun Bergulir, Ini Perkembangan Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos PKH dan BPNT di Lumajang

Menurut Sukatmi, awalnya ia tak tahu jika namanya masuk dalam alokasi BPNT. Semuanya terungkap setelah ada pergantian Ketua RT di wilayahnya.

Ketua RT baru ini lalu membagikan daftar penerima BPNT kepada warganya, untuk diperiksa.

"Pak RT bilang, tolong dicek siapa tahu ada nama warganya yang masuk. Ternyata nama saya ada di daftar penerima," sambungnya.

Nama Sukatmi muncul di nomor urut 117 dan 229. Setelah dicocokkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sukatmi sama persis di urutan ke-229.

Sukatmi lalu mempertanyakan data ini ke modin kelurahan. Oleh modin, Sukatmi diarahkan ke kantor kelurahan pada Senin (15/8/2022).

Baca juga: 10.000 Penerima Bansos PKH dan BPNT di Sumenep Tak Valid

Pihak kelurahan menjelaskan, jika bantuan atas namanya sudah dicairkan. Sukatmi kemudian diarahkan ke pendamping Bansos kelurahan.

"Dari pendamping saya diminta ke Bank BNI, diminta Burekol (buka rekening kolektif). Tapi pihak bank bilang, NIK saya sudah lama terdaftar dan dipakai transaksi," paparnya.

Keesokan harinya, Selasa (16/8/2022), Sukatmi kembali ke kantor kelurahan. Saat ia tiba, petugas kelurahan langsung menyerahkan Kartu Kelurga Sejahtera.

Kartu berwarna merah putih ini adalah kartu ATM yang dipakai untuk mencairkan BPNT.

Awalnya Sukatmi bisa ikhlas, karena mengira kartu ini baru beberapa bulan diterbitkan. Namun setelah melihat masa berlaku, kartu ini telah diterbitkan sejak tahun 2018.

Baca juga: Oknum Perangkat Desa Diduga Potong BPNT, Warga: Dia Bilang Ini Biasa, Mbak, untuk Bagi Rata

Jika ditotal, maka sudah 4 tahun 8 bulan ia tidak menikmati bantuan dari pemerintah pusat ini.

"Saya disuruh ikhlas sama pihak kelurahan. Setelah begitu lama bantuan tidak saya terima, masa saya disuruh ikhlas?" ucap Sukatmi.

Setelah mendapat kartu ATM, Sukatmi diarahkan untuk mencairkan di Kelurahan Karangwaru.

Ternyata ia harus kembali menelan kekecewaan, karena bantuan Bulan Agustus 2022 juga sudah dicairkan.

Jika ditotal, bantuan yang sudah dicairkan sekitar Rp 11,2 juta. Sukatmi semakin dongkol, karena pihak kelurahan menuding kelurganya orang kaya.

Baca juga: Evaluasi Penyaluran BPNT, Risma: Tidak Boleh Diberikan dalam Bentuk Paket

Padahal saat ini rumahnya masih menumpang di tanah milik neneknya, serta masih tinggal bersama ibunya.

Sementara suaminya hanya bekerja sebagai tukang kebersihan di sebuah rumah sakit.

"Gaji suami saya tidak seberapa. Kok dibilang orang kaya," keluh Sukatmi.

Akses ke rumah Sukatmi juga berupa gang selebar 1,5 meter. Rumahnya sederhana dengan lantai plester, bukan keramik. Di dalam kamar tamunya ada kasur yang dipakai untuk tidur.

Dijanjikan terima haknya

Dinas Sosial mengadakan pertemuan dengan Bank BNI 46 Tulungagung dan Sukatmi pada Kamis (1/9/2022).

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di ruangan Kepala Dinsos Kabupaten Tulungagung. Nurrohmad, penasehat hukum Sukatmi mengatakan hak Sukatmi akan segera dikembalikan.

"Selasa atau Rabu depan semua akan dikembalikan ke Bu Sukatmi," ujar pria yang akrab dipanggi Ghani.

Menurutnya, pihak Dinsos dan BNI 46 masih menghitung jumlah bantuan yang diterima Sukatmi dari tahun 2018. Sebab ternyata besaran bantuan setiap tahun selalu berubah.

Baca juga: Evaluasi Penyaluran BPNT, Risma: Tidak Boleh Diberikan dalam Bentuk Paket

Misalnya di tahun 2018 bantuan pangan ini senilai Rp 110.000, lalu berubah menjadi Rp 150.000 dan semasa pandemi Covid-19 menjadi Rp 200.000 per bulan.

"Intinya kami menerima upaya baik yang dilakukan Dinsos dan BNI. Ada upaya menyelesaikan masalah ini dengan baik," sambung Ghani.
Ghani pun meminta Dinsos dan BNI menepati janji pengembalian hak Sukatmi.

Pihaknya juga ancang-ancang membawa masalah ini ke ranah hukum, jika janji itu tidak ditepati. Ghani juga menegaskan, tidak mau dihalangi lagi saat pengembalian hak Sukatmi minggu depan.

"Karena pengacara ini bagian dari catur wangsa penegak hukum, bersama kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Tugas advokat tidak bisa dihalangi," ujarnya.

Baca juga: Ada Laporan Penerima BPNT di Gowa Dipaksa Beli di Warung Tertentu, Ini Respons Bupati

Sebelumnya, Ghani menyodorkan dua opsi kepada Sukatmi. Yaitu pengembalian haknya secara penuh atau pengembalian hak ditambah ganti rugi.

Sebab, menurutnya, selama 4 tahun lebih Sukatmi yang tidak menerima haknya telah mengalami kerugian imaterial.

Namun Sukatmi memilih opsi pertama, menuntut haknya yang tidak diberikan sejak 2018.

"Kami tegaskan, jika tidak ada penyelesaian akan ada upaya hukum," pungkas Ghani.

Kepala Dinsos Tulungagung, Suyanto, berjanji akan mengembalikan semua hak Sukatmi. Dari hasil penghitungan pihaknya dengan BNI, maka nilainya mencapai Rp 7.500.000.

Baca juga: Warga Penerima BPNT Kena Pungli Oknum Kadus di Jombang, Polisi: Selesai secara Kekeluargaan

Dana pergantian ini berasal dari Kementerian Sosial.

"Penggantian akan dilakukan minggu depan," ujar Suyanto.

Angka Rp 7.500.000 didapat berdasar data pencairan BPNT di BNI dari tahun 2018 hingga saat ini. Selanjutnya, Sukatmi akan mendapatkan haknya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul 4 Tahun BPNT Dinikmati Orang Lain, Minggu Depan Warga Tulungagung Ini Dijanjikan Terima Haknya