Investor China Dirikan Pabrik Porang meski Izin Belum Lengkap, Pemkab Madiun Dinilai Kecolongan

MADIUN, KOMPAS.com - Bupati Madiun, Ahmad Dawami, mengaku belum mengetahui adanya investor asal China yang mendirikan pabrik porang meski perizinannya belum lengkap.

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Madiun itu berdalih, dirinya belum mendapatkan laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP tentang keberadaan pabrik porang itu.

“Kita kan belum tahu investornya dari mana. Saya belum mendapatkan laporan resmi dari bawah (DPMPTSP dan Satpol PP),” kata Ahmad Dawami kepada Kompas.com, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Izin Prinsip Bupati Belum Turun, Investor Asal China Nekat Dirikan Pabrik Pengolahan Porang di Madiun

Karena itu, pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini mengaku tidak bisa mengambil sikap terkait keberadaan pabrik itu dengan alasan belum ada data dan laporan dari dinas di bawahnya.

"Saya ambil keputusan harus berdasarkan data. Datanya seperti apa. Kalau sudah kumpul pasti masuk ke saya. Dan saat ini dari DPMPTSP dan Satpol belum melaporkan ke saya. Nanti kalau sudah masuk tentunya akan kami sikapi,” kata Kaji Mbing.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun itu menegaskan, seluruh investor yang masuk ke Kabupaten Madiun harus berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal saat pabrik telah beroperasi.

Baca juga: Bupati Madiun Heran, Minyak Goreng Curah Masih Langka padahal Sudah Digelontor 66.810 Liter

“Saya sudah sering sampaikan seluruh investor itu harus miliki tiga hal baik untuk masyarakat, pemerintah dan investor,” jelas Kaji Mbing.

Pemkab Madiun kecolongan

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Hari Puryadi menyebut, Pemkab Madiun telah kecolongan terkait berdirinya pabrik pengolahan porang di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu. Sebab, pabrik itu telah berdiri kendati izin belum lengkap.