"Kondisinya Seperti Ini, kalau Kita Naikkan Harga Susah Laku, Makanya Kita Kecilkan Saja"

MAGETAN, KOMPAS.com – Harga kedelai yang terus naik membuat perajin tempe di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, memutar otak.

Seperti yang dilakukan perajin tempe mendoan di Desa Terung, Haryani. Ia memilih mengecilkan ukuran daripada menaikkan harga tempe mendoannya.

Baca juga: Dua Desa di Magetan Dilanda Hujan Es, BPBD Sebut Tidak Ada Laporan Kerusakan

“Kondisinya seperti ini kalau kita naikkan harga susah laku, makanya kita kecilkan saja,” ujarnya ditemui dirumahnya Senin (21/02/2022).

Sebulan terakhir, harga kedelai di Kabupaten Magetan terus naik, dari sebelumnya berkisar Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per kilogram. Kini harga kedelai menembus Rp 12.000 per kilogram.

Harga yang meroket itu tak dibarengi dengan stok. Kedelai pun susah didapatkan.

“Akhirnya kami membeli satu ton untuk persediaan selama 15 hari,” imbuhnya.

Kenaikan harga kedelai juga membuat minat masyarakat membeli tempe menurun. Biasanya, persediaan satu ton kedelai bisa habis dalam waktu 15 hari.

Kini, Haryani butuh waktu sebulan untuk menghabiskan pasokan satu ton kedelai tersebut.

“Daya beli ya menurun biasanya kedelai habis 15 hari, sekarang satu bulan baru habis,” katanya.

Haryani menyebutkan, harga kedelai meroket sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Awalnya, harga kedelai berkisar antara Rp 8.000, kini jadi Rp 12.000.

“Ini selama Omicron harga kedelai juga meroket lagi,” katanya.

Meski harga kedelai naik turun, Haryani mengaku tak pernah mendapat bantuan kompensasi dari pemerintah selama pandemi.

Ia berharap, pemerintah juga memberikan kompensasi untuk subsidi harga kedelai.

“Alangah baiknya kalau dana bantuan itu digunakan untuk subsidi kedelai agar kami juga bisa menikmati  bantuan pemerintah,” jelasnya.

Baca juga: Diduga Gelapkan Anggaran 5 Proyek, Kades di Magetan Jadi Tersangka, Ini Modusnya

Sementara itu, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait mahalnya harga kedelai.

"Kedelai sekarang Indonesia impor mas dan tentu kebijakan makro ada di pemerintah pusat. Kita bisanya menyampaikan ke pemerintah pusat," kata Suprawoto.