Wakil Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD Jatim, Khusnul Arif mengatakan, inisiasi itu bisa menjadi salah satu langkah nyata menyelamatkan eksistensi Bandara Dhoho.
“Tentunya saya sangat setuju, mendukung, dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH), yang mana telah berinisiasi menjadikan Bandara Dhoho sebagai salah satu bandara embarkasi dan debarkasi haji di Jawa Timur,” ujar Khusnul Arif.
Apalagi, sejauh ini, kata dia, syarat umumnya embarkasi juga sudah cukup tersedia, yakni keberadaan penginapan, rumah sakit, hingga akses jalan.
Meski demikian, dia tetap menekankan pentingnya langkah-langkah lain di luar penggunaan bandara sebagai embarkasi haji itu, yakni segenap upaya untuk mendongkrak okupansi penumpang di bandara, terutama di penerbangan domestiknya agar operasional bandara bisa sehat kembali.
Itu menurutnya bisa dilakukan dengan upaya kolaboratif berbagai pihak, misalnya pelibatan praktisi, akademisi, stakeholder, maskapai penerbangan, kepala daerah dari 13 kabupaten/kota sekitar Kediri, serta TNI Angkatan Udara sebagai pengampu lalu lintas udara di area tersebut.
“Perlu kajian secara komprehensif dan menyeluruh melibatkan praktisi, akademisi, stakeholder, dan maskapai. Nah, maskapai ini penting untuk meramaikan penerbangan, maka maskapai ini harus berperan aktif untuk diajak diskusi,” katanya.
“Prinsip kami optimis, pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat akan ambil bagian untuk menghidupkan Bandara Dhoho,” ucapnya.
Baca juga: Bandara Dhoho Kediri Sepi, Dishub Jatim Surati Kemenhub Minta Layani Penerbangan Khusus Umroh
Sebelumnya diberitakan, baru sekitar setahun beroperasi, Bandara Dhoho Kediri kini tidak melayani penerbangan komersial dikarenakan minimnya okupansi penumpang.
Padahal, bandara yang berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri itu digadang-gadang sebagai proyek mercusuar pemecah konektivitas wilayah Jawa Selatan.
Dikutip dari laman dephub.go.id, bandara tersebut sekaligus sebagai bandara pertama di Indonesia yang dibangun sepenuhnya oleh swasta tanpa campur tangan anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN).
Keberadaan bandara itu untuk mendukung konektivitas antarwilayah, terutama di wilayah Jawa Selatan, sehingga diharapkan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kediri dan sekitarnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang