BANYUWANGI, KOMPAS.com - Keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi untuk mengikuti rapat dengar pendapat, Selasa (19/8/2025) kemarin.
Selain pihak keluarga dan DPRD Banyuwangi, rapat dengar pendapat juga diikuti pihak-pihak terkait, di antaranya ASDP Ketapang, KSOP Tanjung Wangi, Jasa Raharja, hingga perusahaan KMP Tunu Pratama Jaya, PT. Raputra Jaya.
Keluarga yang datang adalah kerabat dari 16 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tidak terdata dalam manifes dan belum ditemukan hingga kini. Korban terdiri dari 15 penumpang travel dan seorang penumpang truk.
Baca juga: Operator KMP Tunu Pratama Jaya Akhirnya Mengakui Ada 19 Penumpang yang Tak Masuk Manifes
"Selama ini yang diharapkan keluarga korban terkait santunan Jasa Raharja akhirnya bisa terjawab," kata perwakilan keluarga, Alit Tasrifudin.
Pria yang juga humas paguyuban travel Banyuwangi-Bali tersebut mengatakan, pihak-pihak terkait telah menyanggupi untuk pencairan santunan bagi korban KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan.
Namun dengan ketentuan terkait dipenuhinya kelengkapan berkas yang dikeluarkan RT, RW, hingga desa yang menyatakan yang bersangkutan benar merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya.
Baca juga: Teridentifikasi, Makam 1 Korban KMP Tunu Pratama Jaya Tak Dipindah, Hanya Ganti Nisan
"Masing-masing mau menyanggupi untuk saling mengeluarkan, karena sebelumnya saling lempar tanggung jawab," tutur dia.
Alit mengurai, meski pada akhirnya seluruh pihak menyetujui untuk pencairan santunan bagi korban KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, namun rapat sempat berlangsung alot.
Pasalnya, PT. Raputra Jaya sempat meminta adanya dualisme manifes yang memisahkan antara manifes awal dan data terbaru penumpang di luar manifes, namun hal tersebut ditolak Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
Baca juga: Wanita Asal Jember Jadi Korban KMP Tunu Pratama Jaya, Tak Masuk Data Manifes
"Saya cukup bangga dengan DPRD Banyuwangi yang mau menerima aspirasi sehingga semua terakomodir," tutur Alit.
Kini, keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya tersebut tinggal memusatkan perhatian untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pencairan santunan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang