Didakwa Potong Insentif Pajak, Eks Bupati Sidoarjo Tak Ajukan Eksepsi

SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (30/9/2024).

Dalam agenda sidang pembacaan dakwaan, Gus Muhdlor yang hadir secara fisik itu mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Muhdlor terlihat mengenakan batik dan kopyah hitam saat menghadiri sidang di Ruang Candra. Dia juga tampak ditemani oleh keluarganya. Dia menebar senyum saat ditanya oleh wartawan.

Baca juga: KPK Usut Pendapatan Sah Gus Muhdlor Terkait Kasus Korupsi Insentif

Dalam dakwaanya, JPU dari KPK Arief Usman menyebut terdakwa Gus Muhdlor bersama terdakwa Ari Suryono selaku kepala BPPD Sidoarjo dan Siskawati sebagai kepala kepegawaian, meminta menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri atau biaya yang lain atau biaya kas umum.

"Pemotongan insentif tersebut dilakukan ketiga terdakwa sejak triwulan keempat pada tahun 2021 hingga triwulan keempat pada tahun 2023, dengan total uang Rp 8,544 miliar," katanya.

Baca juga: Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang untuk Kepentingan Politik

JPU Arief Usman menyebut, terdakwa Ahmad Muhdlor dikenakan dakwaan pertama karena melanggar Pasal 12 huruf F jo Pasal 16 UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dakwaan kedua, terdakwa Ahmad Muhdlor didakwa melanggar Pasal 12 Huruf E jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Tak ajukan eksepsi

Kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin mengaku tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

"Kami lihat secara formil surat dakwaan sudah memenuhi. Kami tidak menyiapkan waktu untuk mengajukan eksepsi dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi," terang Mustofa.

Selain berpatokan pada fakta-fakta di persidangan, pihaknya juga akan menyiapka saksi yang meringakan untuk tedakwa Gus Muhdlor.

"Kita siapkan banyak saksi fakta di persidangan," ujarnya.

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25-26 Januari 2024. Penyelidik dan penyidik menangkap belasan orang, termasuk kakak ipar Gus Muhdlor.

Akan tetapi, KPK hanya menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus Bendahara BPPD Sidoarjo, Siskawati.

Beberapa waktu kemudian, KPK menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka, kemudian juga Gus Muhdlor. Siskawati dan Ari Suryono sudah menjalani sidang lebih dulu di Pengadilan Tipikor Surabaya.