Datangi Rektorat, Ratusan Mahasiswa UB Desak Penurunan UKT

MALANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menggeruduk rektorat pada Rabu (22/5/2024) untuk menyuarakan penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu mahal.

Salah satu poin tuntutan yang disuarakan yakni menuntut pihak rektorat untuk merevisi penetapan 12 golongan UKT yang tertera dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2024.

Mahasiswa meminta revisi peraturan itu dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan membuka penjaringan aspirasi publik untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Baca juga: Ramai UKT UB Naik, Wakil Rektor: Mahasiswa Boleh Ajukan Keringanan

Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, Satria Naufal Putra Ansar mengatakan, massa aksi memberi waktu kepada jajaran rektorat untuk merespons semua tuntutan itu dalam waktu hari. Apabila tuntutan tersebut tidak dituruti maka pihaknya akan membuat aksi kembali dengan massa yang lebih besar.

Pihaknya juga akan membuat isu terkait ketidakpercayaan publik terhadap jajaran rektorat yang dianggap telah gagal untuk menerima mahasiswa kurang mampu dapat kuliah di UB.

"Tadi ada satu orang anak yang valid banyak menggadaikan barang-barangnya untuk bisa kuliah di UB, kami menganggap UB bahwa B-nya bukan Brawijaya, tapi borjuis, karena hanya kalangan borjuis saja secara implisit diperbolehkan masuk kuliah di sini," kata Satria, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Unair dan Unesa Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Tahun Ini

Menurutnya, sangat aneh apabila pihak kampus menerapkan UKT yang tinggi layaknya adanya subsidi silang. Mahasiswa menganggap bahwa rektorat UB telah melakukan komersialisasi pendidikan.

"Justru kita mahasiswa yang disuruh subsidi, mahasiswa mampu disuruh subsidi silang melalui golongan 12 golongan 1, golongan 11 golongan 2, dengan konsep subsidi silang yang terjemahannya adalah kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi," katanya.

Sebelumnya, pihak EM UB telah melakukan audiensi bersama pihak pejabat kampus tetapi dinilai tidak membuahkan hasil yang berarti.

Bahkan, usai aksi hari ini, pihak EM UB akan mengirim surat ke Mendikbud Ristek Dikti, Nadiem Makarim dengan raket pingpong sebagai simbol bahwa mahasiswa telah dipermainkan.

"Kita ke kampus dibilang ke Kemendikbud Ristek, kita ke Kemendikbud Ristek dibilang itu PTN BH, itu kebijakan kampus, ini itu segala macam. Kita seakan dipingpong, seakan menuntut tanpa arah," katanya.

Wakil Rektor 2 UB, Muchamad Ali Safaat menyampaikan, penerapan UKT dengan 12 golongan ini sudah sesuai kondisi ekonomi keluarga mahasiswa. Menurutnya, justru tidak adil apabila seluruh mahasiswa dikenakan UKT yang sama merata.

"Tentu tidak adil kalau kita memperlakukan secara sama, kondisi ekonomi tinggi dengan kondisi ekonomi yang lemah," katanya.

Menurutnya, penerapan UKT dengan 12 golongan dapat menjamin keadilan terhadap setiap kondisi orangtua mahasiswa. Dia memastikan, mahasiswa dengan kondisi menengah ke bawah untuk UKT-nya tidak dinaikkan.

"Yang menengah ke bawah tidak akan naik, karena rumus kita sama untuk menentukan golongan berapa, yang naik memang dengan golongan ekonomi atas," katanya.

Disampaikannya, mahasiswa yang dibebankan dengan UKT tinggi atau golongan 11 dan 12 jumlahnya tidak banyak.

"Jadi satu program studi itu ya isinya hanya satu atau dua, demikian golongan 11 juga begitu, persentase cuma tiga atau sekian," katanya.