SURABAYA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya merampungkan seluruh persidangan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp 39 miliar. Dalam kasus tersebut ada 4 terdakwa yang sudah divonis majelis hakim.
Pada 16 Mei 2023 lalu, majelis hakim yang diketuai hakim Tongani menjatuhkan vonis dua tahun dan enam bulan panjara masing-masing kepada dua penyuap mantan wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.
Abdul Hamid adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, periode 2015-2021.
Sejak 2019, Abdul Hamid menjadi koordinator dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) Jatim. Sementara Ilham Wahyudi adalah koordinator lapangan dana hibah Jatim yang juga adik ipar Abdul Hamid.
Baca juga: 2 Penyuap Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 3 Tahun Penjara, Denda Rp 50 Juta
Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Tongani, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa yakni tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.
"Sementara hal yang meringankan keduanya menjadi pelaku yang berkerja sama dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi," kata Hakim Tongani saat itu.
Selasa (26/9/2023), giliran Rusdi, ajudan Sahat Tua Simanjuntak divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin Dewa Suardhita. Rusdi juga wajib membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara dari pelanggaran pasal yang sama dengan dua terdakwa sebelumnya.
Vonis untuk Rusdi sama persis dengan tuntutan jaksa sebelumnya yakni empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Baca juga: Suap Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Kades dan Adik Iparnya Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Terakhir, tersangka utama Sahat Tua Simanjuntak divonis sembilan tahun di hari yang sama. Sahat juga wajib membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara
"Menghukum terdakwa dengan pidana kuringan selama sembilan tahun penjara dipotong masa tahanan, serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Dewa Suardhita.
Selain itu, terdakwa juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 39 miliar.
"Jika dalam waktu sebulan tidak dikembalikan, maka harta benda akan disita dan dilelang oleh negara," terangnya.
Baca juga: Masa Cekal 4 Pimpinan DPRD Jatim Habis, KPK: Bisa Dicekal Lagi jika Diperlukan
Jika terdakwa tidak sanggup mengembalikan atau tidak memiliki harta benda untuk disita, maka terdakwa harus menjalani tambahan kurungan selama empat tahun.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.