MALANG, KOMPAS.com - Polres Malang akan memeriksa pemerintah desa dan panitia karnaval peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 78 Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Itu merupakan buntut pembongkaran pembatas jembatan oleh warga, akibat truk pengangkut sound system karnaval tidak bisa lewat, hingga memicu kontroversi dan viral di media sosial.
Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana meminta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut kooperatif dengan pemeriksaan polisi.
"Perkara ini kami tarik ke Polres Malang. Kami panggil semua pihak yang menurut kami bisa dimintai keterangan," tegasnya.
Baca juga: Tangkap 26 Tersangka, Polisi: Kota Malang Pusat Peredaran Narkoba
Kholis menyebut, ada sekitar lebih dari lima orang yang diduga bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
"Semuanya kami panggil, tanpa terkecuali. Termasuk Kepala Desa, panitia, dan masyarakat yang terlibat," tuturnya.
"Saya minta kooperatif. Jelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan peristiwa yang heboh di media sosial," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kholis mengatakan bahwa Polres Malang melarang adanya check sound atau parade sound system di wilayah Kabupaten Malang.
"Kami tegaskan sekali lagi, tidak akan mengeluarkan surat izin check sound atau battle sound," tegasnya.
Sebab, Kholis mengatakan banyak menerima masukan dan keluhan masyarakat akibat terganggu dengan adanya parade sound system yang digelar di Kabupaten Malang.
"Kami lihat dampaknya terhadap masyarakat sangat mengganggu. Jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya acara seperti ini," ujarnya.
Apabila masyarakat tidak mengindahkan atau nekat menyelenggarakan kegiatan semacam itu tanpa izin, kepolisian dan Satpol PP akan menyita kendaraan dan membubarkan kegiatan.
"Kalau misalnya masyarakat izin karnaval tapi ternyata ada sound system, kami akan melakukan cek dan ricek untuk memastikan tidak ada sound system dalam kegiatan tersebut," pungkasnya.
Baca juga: Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 6 September 2023: Pagi dan Sore Cerah Berawan
Terakhir, Kholis menghimbau agar masyarakat melakukan iuran untuk pembangunan tempat ibadah daripada digunakan menggelar kegiatan parade sound system.
"Kegiatan semacam ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tapi justru lebih banyak orang yang merasa terganggu," pungkasnya.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.