Pengasuh Ponpes di Jember Diduga Cabuli 15 Santriwati, Istri Diteror hingga Pondok Belum Terdaftar

KOMPAS.com - FH, pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan pencabulan terhadap belasan santriwati.

Kasus dugaan perselingkuhan dan pencabulan terjadi di Ponpes Al Djalil 2, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember.

Terkait kasus tersebut, ada 15 santriwati yang menjalani proses visum.

Kasus tersebut terungkap saat istri FH, HA menyebut suaminya berbuat mesum dengan santriwati saat tengah malam.

Baca juga: Pengasuh Pesantren Diduga Cabuli Santriwati di Jember Diperiksa Polisi

Saat itu ada salah satu santriwati yang mendengar ada suara perempuan di kamar FH jelang tengah malam.

Karena penasaran, santriwati tersebut mendobrak kamar sedang berduaan dengan seorang ustazah yang berstatus santri.

Ia pun langsung melaporkan hal tersebut ke HA yang berbeda kamar dengan FH.

"Ada santri itu mendobrak pintu suami saya, dan ternyata betul ada ustadzahnya (masih santrinya juga), lalu ustadzahnya itu disuruh keluar dari pintu satunya, karena di kamar tersebut ada dua pintu," ujar HA saat diwawancarai di ruang PPA Satreskrim Polres Jember, Kamis (5/1/2023).

Sementara itu di kesempatan yang berbeda, FH berdalih kegiatan bersama santriwati adalah evaluasi pembelajaran.

"Tidak ada penggerebekan, dan itu kegiatan yang biasa dilakukan santri dalam rangka evaluasi, di sini kegiatan selesai jam 11 malam, jadi evaluasi dilakukan setengah dua belas malam," kata dia saat ditemui di Ponpesnya.

Baca juga: Awal Mula Dugaan Perselingkuhan dan Pencabulan Pengasuh Ponpes di Jember hingga 15 Santriwati Divisum

Dia menegaskan, malam saat kejadian, dirinya sedang bersama istrinya.

"Saya masih tidur di kamar, tidur sama istri saya sama anak saya. Jadi saya pilih diam dengan apa yang dilakukan istri saya, meskipun telah dianggap dzolim, main perempuan atau apa saya pilih diam. Demi menjaga keutuhan keluarga, itu saja," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Yamini menambakan, dari pihak terduga korban ada empat anak yang diperiksa.

“Dua diantaranya sudah dewasa, dua masih dibawah umur,” terang dia.

Istri diteror

Kompas.com/Bagus Supriadi Polres Jember memeriksa pengasuh pesantren terduga kasus pencabulan pada santriwati

HA sering dapat tawaran dari orang yang mengaku sebagai intel hingga Kasatreskrim Polres Jember agar mencabut laporan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum HA, Yamini.

"Kapan hari ada yang ngaku-ngaku intel juga, katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat," ujar Yamini, Jumat (13/1/2023).

Yamini mengungkapkan, selama pendampingan yang dilakukannya, banyak pihak yang menginginkan HA untuk mencabut laporannya.

Wanita dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini juga mengklaim sudah mempunyai buktinya.

Baca juga: Polisi Tetapkan Santri An-Nur 2 Malang yang Aniaya Temannya sebagai ABH

"Dan itu terus menerus, banyak pihak yang ingin Bu Nyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya," tambah Yamini.

"Alhamdulillah secara psikologinya semakin menguat, karena banyak dukungan yang mengalir. Tapi kalau secara fisik ya capek karena barang-barangnya masih ada di Pondok," urainya.

"Dan sekarang bu Nyai sudah berada di suatu tempat, yang sudah aman,"imbuhnya.

Ponpes belum terdaftar

Setelah ditelusuri, Ponpes Al-Djalil 2 ini belum terdaftar di lembaga pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan Kasi PD Pontren Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Edy Sucipto.

"Kami cek di database kami, ternyata Al-Djalil 2 masih belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember," ujarnya, Jumat (13/1/2023).

Menurut Edy, ijin pendirian ponpes tersebut belum ada sehingga ponpes tersebut tidak diakui negara.

"Izin pendirian pondoknya masih belum ada. Sehingga secara hukum belum diakui oleh negara," urai Edy.

Baca juga: Sempat Kabur Setelah Diduga Cabuli Santri, Pimpinan Ponpes di Lampung Serahkan Diri

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan forum komunikasi pondok pesantren tingkat kecamatan di Jember.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak asusila di lingkungan pendidikan Agama Islam.

"Karena tidak mungkin secara individu kami lakukan koordinasi secara door to door, sebab di Jember ada sekitar 710 lembaga ponpes yang terdaftar di Kantor Kemenag dan baru ada 546 yang memperpanjang perizinannya," paparnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menggandeng Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember untuk mencegah adanya pelecehan seksual di lingkungan pesantren.

"Untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, agar tidak terjadi hal-hal yang melawan hukum," pungkasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Bagus Supriadi | Editor : Andi Hartik), Tribunnews.com