Mendes PDTT Sebut 17 Desa di Bondowoso Berstatus Mandiri, Bakal Dapat Anggaran Lebih

BONDOWOSO, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut, 17 desa di Kabupaten Bondowoso sudah menjadi desa mandiri.

Sebanyak 17 kepala desa tersebut mendapat penghargaan langsung dari Halim di Hotel Grand Padis, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Timbun Solar, 2 Pria di Bondowoso Ditangkap Polisi

Selain di Bondowoso, terdapat 16 desa mandiri dan mendapat penghargaan di Kabupaten Situbondo.

Halim mengatakan, dalam indeks desa membangun (IDM), jumlah desa mandiri terus bertambah. Jumlahnya bahkan melebihi target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Target RPJMN kita itu 5.000, hari ini sudah 6.236 desa mandiri di Indonesia. Termasuk di Bondowoso ini juga banyak," kata Gus Halim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurutnya, kepala desa mandiri mendapatkan lencana sebagai wujud apresiasi atas capaian tertinggi kepala desa.

Dia menambahkan, desa mandiri bukan berarti dana desanya tidak disalurkan. Namun bisa mendapatkan anggaran yang lebih banyak.

"Desa mandiri membutuhkan lebih banyak anggaran, karena nanti ukurannya menjadi berubah," kata dia.

Gus Halim mengatakan, target yang harus dicapai desa mandiri yakni pada ukuran SDGs Desa. Ketika sudah terpilih menjadi desa mandiri, maka langkah selanjutnya adalah mencapai target SDGs.

"Kalau sudah SDGs yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Artinya, sudah tidak ada lagi desa miskin di desa itu. Desa tanpa kelaparan, artinya tidak ada lagi warga desa kena stunting," jelas dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, anggaran desa mandiri harus lebih banyak untuk peningkatan SDM dan ekonomi.

Seperti SDGs ketiga, yakni tentang pendidikan desa berkualitas. Untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, juga perlu diikuti dengan anggaran yang lebih.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga memperingati Hari Percepatan Pembangunan Daerah yang digelar 17 November 2022.

Baca juga: ASN di Bondowoso Tipu Warga Jember dengan Modus Investasi Bodong, Awalnya Kenal di Instagram

Tujuannya agar para stakeholder selalu memperhatikan dan memprioritaskan upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal.

"Pengentasan daerah tertinggal bersifat multidimensi, sehingga perlu dilakukan dengan strategi kolaboratif melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan pelaku usaha/mitra termasuk keterlibatan masyarakat," jelas dia.