DPRD Minta Pemkab Lumajang Lebih Serius Tangani PMK, Ini Kata Bupati Thoriqul Haq

LUMAJANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang mulai buka suara melihat semakin masifnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sejumlah fraksi di DPRD Lumajang menilai langkah Pemkab Lumajang menangani PMK belum maksimal.

Baca juga: Ada Penyintas Erupsi Semeru Tidak Kebagian Huntap, Ini Kata Bupati Lumajang

Hal ini terbukti dari jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK telah menembus angka 3.000 ekor lebih. Sedangkan jumlah hewan yang sembuh, mati, dijual maupun potong paksa beberapa hari terakhir tidak lagi dibuka ke publik.

Seakan, data itu sengaja dirahasiakan agar masyarakat tidak panik. Padahal, data itu sangat penting sebagai acuan penanganan yang akurat.

Ketua Fraksi Demokrat Idris Marzuqi mengatakan, banyak peternak yang semakin khawatir dengan penyebaran wabah PMK. Sebab, banyak sapi yang telah mati.

Padahal, bagi mereka sapi-sapi itu jadi satu-satunya penghidupan mereka.

“Saya berharap Pemkab Lumajang lebih serius menangani PMK. Beberapa kali disampaikan bahwa PMK bisa sembuh, tapi masyarakat hampir setiap hari melihat ada sapi yang mati," kata Idris di Lumajang, Kamis (9/6/2022).

Senada dengan Idris, anggota DPRD Fraksi PKS Muhammad Hasan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang seharusnya melaporkan perkembangan kasus secara berkala dan terbuka.

Menurutnya, selain memberitahukan upaya yang dikerjakan pemerintah. Hal itu bertujuan untuk memberikan kewaspadaan lebih kepada masyarakat untuk lebih disiplin menjaga hewan ternaknya.

"Mohon Bapak Bupati lebih serius lagi, kasihan masyarakat, kita tahu banyak dari warga Lumajang yang menggantungkan hidupnya dari beternak," ujar Hasan.

Menanggapi hal itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, pemerintah telah bekerja secara maksimal mengatasi PMK.

Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PMK hingga menerjunkan dokter hewan ke kandang-kandang warga telah dijalankan.

Namun, percepatan penyebaran PMK melebihi jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki ditengarai sebagai faktot utama lambannya penanganan.

Selain itu, obat-obatan dan vaksin yang telah dijanjikan Kementerian Pertanian juga tidak kunjung didapatkan peternak.

Thoriq menyampaikan pihaknya berencana akan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk tangani wabah PMK.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Semua Pintu Masuk Lumajang Dijaga Ketat 24 Jam

Anggaran tersebut disiapkan untuk membeli obat antibiotik, vitamin, dan cairan disenfektan. Obat-obatan itu akan diberikan secara gratis kepada para peternak.

"Saya sudah mengeluarkan instruksi untuk mengeluarkan dana BTT, sekarang vaksin sedang dibuat," ujar Thoriq di Lumajang.