Temuan 40 KK dalam 1 Domisili di Surabaya dan Digantinya Kadinas Dukcapil

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menemukan ada 40 kepala keluarga (KK) berada dalam satu domisili di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Banyak ditemukan pula warga pendatang yang menitipkan alamat mereka pada kerabat agar dianggap sebagai warga Kota Surabaya.

Fenomena tersebut terjadi lantaran mereka mengharapkan bantuan dan kemudahan layanan publik bagi warga ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya.

Baca juga: Eri Cahyadi Ganti Kepala Dispendukcapil Surabaya Usai Temukan 40 KK dalam 1 Domisili

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membenarkan temuan satu rumah atau domisili di Surabaya yang digunakan oleh 40 KK pada akhir Juli 2023.

"Makanya itu sekarang kita adakan cleansing data. Cleansing data juga termasuk untuk (PPDB) sistem zonasi," kata Eri.

Bahkan, lanjut Eri, jumlah warga pendatang yang melakukan praktik-praktik itu untuk bisa berstatus sebagai warga Kota Surabaya, mencapai ratusan orang.

Baca juga: Warga Pendatang yang Numpang Alamat di Surabaya Tak Lagi Diberi Bantuan

Buru bantuan

Beberapa warga luar daerah bahkan rela membayar uang indekos dengan biaya lebih mahal asal pemilik indekos mengizinkan alamatnya untuk mengurus domisili di Surabaya.

Ketika warga luar daerah diberi izin untuk menjadikan alamat indekos tersebut sebagai domisili untuk mengurus pindah KK dan KTP, baru mereka mengajukan intervensi dan bantuan ke Pemkot Surabaya.

Eri menyatakan sangat keberatan dengan banyaknya pendatang berganti KK hanya untuk meminta bantuan. Pasalnya, masih banyak warga asli Surabaya yang perlu dibantu.

"Saya tidak ikhlas. Saya lebih baik akan tetap menjadi orang Surabaya daripada harus membantu semuanya tapi bukan orang Surabaya," ujar Eri.

Berkoordinasi dengan Kemendagri

Melihat banyaknya fenomena warga pendatang beralih status menjadi warga Surabaya, Eri pun mendatangi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun skema kebijakan pemberian bantuan.

Hasilnya, Dirjen Dukcapil pun mendukung skema itu karena merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, jadi pertemuan dengan Dirjen Dukcapil, beliau (Dirjen Dukcapil) mendukung," kata Eri, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Eri Cahyadi Ganti Kepala Dispendukcapil Surabaya Usai Temukan 40 KK dalam 1 Domisili

Eri Cahyadi menyampaikan, Dirjen Dukcapil juga akan melakukan evaluasi terhadap satu rumah yang sampai digunakan untuk 40 alamat KK/KTP seperti di Surabaya.

"Terus yang kedua, kalau ternyata ada KTP yang sudah tidak tinggal di kampung itu, maka bisa dilakukan pemindahan," ujar dia.