Bupati Lumajang Pertimbangkan Gunakan Anggaran BTT untuk Tangani PMK, Ini Alasannya

LUMAJANG, KOMPAS.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masih belum hilang. Jumlahnya semakin hari terus meningkat.

Vaksin yang dijanjikan Kementerian Pertanian untuk mengatasi PMK juga tidak kunjung didapatkan para peternak. Hal ini membuat penyebaran PMK di Lumajang terus meluas.

Baca juga: PMK di Lumajang Meningkat Jelang Idul Adha, Bupati Minta Fatwa MUI

Dari 21 kecamatan di Lumajang, hanya tersisa Kecamatan Tempursari yang masih aman dari serangan PMK.

"Semakin meningkat PMK, kematiannya juga bertambah tetapi tidak lebih dari tiga persen, kesembuhannya juga banyak," kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Pengadilan Negeri Lumajang, Selasa (7/6/2022).

Meski tidak sampai menerbitkan status kondisi luar biasa (KLB), PMK di Lumajang semakin menghawatirkan.

Thoriq menjelaskan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Lumajang untuk menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani PMK.

BTT itu nantinya digunakan Pemkab Lumajang untuk membeli obat-obatan, vaksin, hingga cairan disinfektan.

"Saya sedang berkonsultasi dengan kajari karena akan menggunakan BTT untuk kita beli obat dan vaksin serta disinfektan," tambahnya.

Sementara, jangka waktu sterilisasi pasar hewan akan berakhir pada Rabu (8/6/2022). Sedangkan kondisi PMK belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

"Saya masih minta pertimbangan untuk pasar dibuka atau tidak. Kita semaksimal mungkin ingin menjaga daerah yang belum terpapar agar tidak sampai terpapar," jelasnya.

Baca juga: Soal Penghapusan Honorer, Kepala BKD Lumajang: Siapa yang Mau Mengajar Anak-anak di Sekolah?

Untuk diketahui, jumlah sapi terpapar PMK di Lumajang lebih dari 3.000 ekor. Angka itu belum termasuk kambing, domba, dan kerbau yang juga diserang PMK.

Terdapat 38 ekor sapi diketahui telah mati akibat PMK. Sedangkan sapi yang sembuh Thoriq mengklaim telah mencapai 1.800 ekor lebih.