Bansos di Jatim Tetap Jalan meski TKD Dipangkas Rp 2,8 Triliun

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan pada tahun 2026 meski mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,8 triliun.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani menegaskan bahwa sejumlah program bansos seperti PKH Plus, ASPD, KIP Jawara dan Insentif Pilar Sosial tetap disalurkan tanpa pengurangan jumlah penerima maupun besaran bantuan.

“Ibu Gubernur Khofifah sudah memastikan bansos tetap jalan dan tidak boleh ada perubahan,” ujar Novi, Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Dana TKD Dipotong Pusat, Bus Trans Jatim Terancam Berhenti Beroperasi Tahun Depan

Rincian bansos yang disalurkan

Berikut rincian bansos yang akan tetap disalurkan:

PKH Plus

Sebanyak 53.750 lansia menerima Rp 2 juta per tahun, dicairkan dalam 4 tahap

ASPD

Sebanyak 47.100 penyandang disabilitas menerima Rp 3,6 juta per tahun

KIP Jawara

Modal usaha bagi masyarakat rentan, terutama perempuan kepala keluarga

Insentif Pilar Sosial

- Tagana: Rp 250.000 per bulan

- TKSK: Rp 500.000 per bulan

- Pendamping PKH: Rp 300.000 per bulan

“Jumlah penerima dan indeks bantuan tidak berubah. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Novi.

Baca juga: TKD Dipangkas 73 Persen, Pemprov Kaltim Stop Kegiatan di Hotel

Program non-bansos terdampak

Meski bansos tetap aman, program non-bansos di Dinsos Jatim terdampak signifikan akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 128 miliar.

Jatim Sosial Care

Penanganan kasus sosial turun dari 508 menjadi 110 kasus

Pemulangan orang terlantar

Turun dari 1.500 menjadi 260 orang.

Dapur umum bencana

Turun dari 27.000 menjadi hanya 270 orang.

Pengadaan sandang dan obat-obatan UPT

Dari 4 kali menjadi 1 kali setahun, tanpa alokasi obat.

Pemeliharaan UPT

Tidak ada anggaran.

“Kami tetap perjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat bisa tetap terpenuhi,” ucap Novi.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul "Bansos Jatim Tetap Jalan Meski Dana TKD Dipangkas Rp 2,8 Triliun."