Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Rekomendasi Wasekjen GP Ansor untuk Pilkada Kota Blitar

Kompas.com, 29 Juli 2024, 06:05 WIB
Asip Agus Hasani,
Andi Hartik

Tim Redaksi

BLITAR, KOMPAS.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan rekomendasi kepada Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Syauqul Muhibbin sebagai calon wali kota Blitar pada Pilkada 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Turunnya rekomendasi dari PKB itu dikonfirmasi sendiri oleh Muhibbin usai membuka posko pemenangan Mabes Relawan Mas Ibin di Jalan Kelud, Kota Blitar, Minggu (28/7/2024).

“Betul. Surat kami terima langsung Jumat pekan lalu di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat,” ujar pria berusia 40 tahun yang akrab disapa Ibin itu kepada awak media.

Baca juga: Kasus 26 Perempuan Calon TKI Ilegal Terlantar di Blitar, Tak Punya Uang, Satu Kamar Dihuni 6 Orang

Menurut Ibin, surat rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Desk Pilkada DPP PKB Abdul Halim Iskandar yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Karena itu, lanjut Ibin, dirinya segera menindaklanjuti turunnya rekomendasi dengan membuka posko relawan agar konsolidasi untuk pemenangan pada pemilihan wali kota Blitar lebih efektif.

Baca juga: Bantah Cawalkot Blitar Bambang Digeledah KPK, Ketua DPC PDI-P: Beliau Dipanggil DPP ke Bogor

Ibin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya telah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Blitar ke semua partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Namun, baru PKB yang telah menjawab pendaftaran dirinya dengan memberikan rekomendasi resmi sebagai calon wali kota Blitar 2024.

“Dan secara riilnya, baru kami (saya) yang telah mendapatkan rekomendasi partai politik untuk Pilkada Kota Blitar. Calon yang lain kan baru surat tugas,” tuturnya.

Dengan rekomendasi PKB di tangannya, Ibin mengaku tidak akan berhenti mengajak partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi mendukung dirinya sebagai calon wali kota Blitar.

Sosok wakil

Menurut Ibin, rekomendasi yang telah dia terima dari PKB tersebut merupakan rekomendasi tahap pertama yang diberikan kepada seorang calon kepala daerah yang belum berpasangan dengan calon wakil kepala daerah.

Tahap selanjutnya adalah rekomendasi tahap kedua yang akan diberikan nanti jika dirinya sudah mendapatkan calon wakil wali kota Blitar.

“Memang kalau dibaca rekom PKB ini penetapan tahap pertama ya. Penentapan itu akan diganti penetapan tahap kedua jika sudah ada wakil untuk mendaftar ke KPU sebagai pasangan,” terangnya.

Ditanya kriteria calon wakil wali kota, Ibin menyebut sosok dengan latar belakang ideologi nasionalis sebagai prioritas pertama karena dirinya sebagai calon wali kota telah merepresentasikan latar belakang religius atau partai "hijau”.

Disinggung peluangnya untuk berkompetisi melawan calon yang diusung PDI-P, Ibin mengaku telah siap dengan segala kemungkinan.

“Kalau saya di tahap awal saya mendaftar ke semua partai. Tapi kami sudah siap dengan segala kemungkinan. Berkompetisi dengan siapa pun tidak masalah, siap,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Blitar Yasin Hermanto mengatakan bahwa PKB menjadi partai politik yang terdepan di Kota Blitar dalam menghadapi Pilkada 2024 dengan memberikan rekomendasi kepada Muhibbin.

Bersama Ibin, kata Yasin, PKB akan bergerak menjalin komunikasi dengan partai lain untuk mencari teman koalisi sekaligus mendapatkan calon wakil wali kota Blitar yang akan berpasangan dengan Ibin.

Ditanya kemungkinan berkoalisi dengan PDI-P, Yasin mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

Wong namanya politik. Tiap hari berubah, tiap jam, tiap menit. Kita dari partai manapun dan khusus PDI-P, saat ini pun tidak ada perubahan, tetap berkomunikasi,” ujar Yasin.

“Entah nanti titik akhirnya bagaimana, yang jelas posisi kita, karena hanya ada dua partai yang bisa memberangkatkan paslon sendiri di Kota Blitar ini, PDI-P dan PKB, yang jelas Mas Ibin daftar di manan pun itu sebagai calon wali kota,” tambahnya.

Pada Pemilu 2024 yang berlangsung Februari lalu, PKB Kota Blitar berhasil mendapatkan lima kursi DPRD Kota Blitar, bertambah 2 kursi dibandingkan perolehan dari Pemilu 2019 dengan 3 kursi.

Dengan 5 kursi dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar, PKB menjadi partai kedua di Kota Blitar yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerahnya sendiri selain PDI-P.

Di sisi lain, PDI-P Kota Blitar berhasil mendapatkan 8 kursi dari Pemilu 2024, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri. Meskipun, jumlah tersebut turun dibandingkan perolehan kursi PDI-P pada Pemilu 2019 sebanyak 10 kursi.

Pada awal Juli lalu, DPP PDI-P memberikan surat tugas kepada politisi Bambang Rianto untuk melakukan konsolidasi politik sebagai bakal calon wali kota Blitar 2024.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Wisatawan Lansia Dipungli 'Uang Pengawalan' Rp 150.000 di Bangsring Banyuwangi, Sempat Ketakutan
Wisatawan Lansia Dipungli "Uang Pengawalan" Rp 150.000 di Bangsring Banyuwangi, Sempat Ketakutan
Surabaya
M Zaki Ubaidillah, Pemain Muda Asal Madura Raih Perak SEA Games, Sang Ayah Doakan Jadi Juara Dunia
M Zaki Ubaidillah, Pemain Muda Asal Madura Raih Perak SEA Games, Sang Ayah Doakan Jadi Juara Dunia
Surabaya
Kesaksian Tour Leader di Bangsring Banyuwangi: Pelaku Ancam, Jika Tak Bayar, Bus Tak Bisa ke Luar
Kesaksian Tour Leader di Bangsring Banyuwangi: Pelaku Ancam, Jika Tak Bayar, Bus Tak Bisa ke Luar
Surabaya
Sebagian Rombongan Wisata Korban Pemalakan di Bangsring Underwater Banyuwangi Ternyata Lansia
Sebagian Rombongan Wisata Korban Pemalakan di Bangsring Underwater Banyuwangi Ternyata Lansia
Surabaya
Banjir Genangi Jalan Pantura Baluran Situbondo, Arus Lalu Lintas Melambat
Banjir Genangi Jalan Pantura Baluran Situbondo, Arus Lalu Lintas Melambat
Surabaya
Rombongan Wisatawan Disandera dan Dipalak Rp 150.000, Pemkab Banyuwangi: Pelaku Bukan Pengelola Resmi
Rombongan Wisatawan Disandera dan Dipalak Rp 150.000, Pemkab Banyuwangi: Pelaku Bukan Pengelola Resmi
Surabaya
Pelaku Pungli 'Uang Pengawalan' Bus Wisata di Banyuwangi Dikenai Sanksi Wajib Lapor
Pelaku Pungli "Uang Pengawalan" Bus Wisata di Banyuwangi Dikenai Sanksi Wajib Lapor
Surabaya
Ditangkap Polisi, 2 Pelaku Pungli Bus Pariwisata di Banyuwangi Minta Maaf
Ditangkap Polisi, 2 Pelaku Pungli Bus Pariwisata di Banyuwangi Minta Maaf
Surabaya
Polisi Ciduk 2 Penyandera Bus Wisata di Banyuwangi, Pengakuan Pelaku: Beli Sembako untuk Warga
Polisi Ciduk 2 Penyandera Bus Wisata di Banyuwangi, Pengakuan Pelaku: Beli Sembako untuk Warga
Surabaya
Bus Pariwisata di Banyuwangi Ditahan Preman karena Tak Bayar 'Uang Pengawalan', Penyandera Ditangkap
Bus Pariwisata di Banyuwangi Ditahan Preman karena Tak Bayar "Uang Pengawalan", Penyandera Ditangkap
Surabaya
Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
Surabaya
Residivis Pencurian Ternak Serang Polisi Pakai Parang, Pelaku Tewas Tertembak
Residivis Pencurian Ternak Serang Polisi Pakai Parang, Pelaku Tewas Tertembak
Surabaya
Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Surabaya
Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
Surabaya
Lokomotif Kereta Kertanegara Mogok di Kediri, Perjalanan Molor 151 Menit
Lokomotif Kereta Kertanegara Mogok di Kediri, Perjalanan Molor 151 Menit
Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau