BLITAR, KOMPAS.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan rekomendasi kepada Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Syauqul Muhibbin sebagai calon wali kota Blitar pada Pilkada 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Turunnya rekomendasi dari PKB itu dikonfirmasi sendiri oleh Muhibbin usai membuka posko pemenangan Mabes Relawan Mas Ibin di Jalan Kelud, Kota Blitar, Minggu (28/7/2024).
“Betul. Surat kami terima langsung Jumat pekan lalu di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat,” ujar pria berusia 40 tahun yang akrab disapa Ibin itu kepada awak media.
Menurut Ibin, surat rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Desk Pilkada DPP PKB Abdul Halim Iskandar yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Karena itu, lanjut Ibin, dirinya segera menindaklanjuti turunnya rekomendasi dengan membuka posko relawan agar konsolidasi untuk pemenangan pada pemilihan wali kota Blitar lebih efektif.
Ibin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya telah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Blitar ke semua partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Namun, baru PKB yang telah menjawab pendaftaran dirinya dengan memberikan rekomendasi resmi sebagai calon wali kota Blitar 2024.
“Dan secara riilnya, baru kami (saya) yang telah mendapatkan rekomendasi partai politik untuk Pilkada Kota Blitar. Calon yang lain kan baru surat tugas,” tuturnya.
Dengan rekomendasi PKB di tangannya, Ibin mengaku tidak akan berhenti mengajak partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi mendukung dirinya sebagai calon wali kota Blitar.
Sosok wakil
Menurut Ibin, rekomendasi yang telah dia terima dari PKB tersebut merupakan rekomendasi tahap pertama yang diberikan kepada seorang calon kepala daerah yang belum berpasangan dengan calon wakil kepala daerah.
“Memang kalau dibaca rekom PKB ini penetapan tahap pertama ya. Penentapan itu akan diganti penetapan tahap kedua jika sudah ada wakil untuk mendaftar ke KPU sebagai pasangan,” terangnya.
Ditanya kriteria calon wakil wali kota, Ibin menyebut sosok dengan latar belakang ideologi nasionalis sebagai prioritas pertama karena dirinya sebagai calon wali kota telah merepresentasikan latar belakang religius atau partai "hijau”.
Disinggung peluangnya untuk berkompetisi melawan calon yang diusung PDI-P, Ibin mengaku telah siap dengan segala kemungkinan.
“Kalau saya di tahap awal saya mendaftar ke semua partai. Tapi kami sudah siap dengan segala kemungkinan. Berkompetisi dengan siapa pun tidak masalah, siap,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Blitar Yasin Hermanto mengatakan bahwa PKB menjadi partai politik yang terdepan di Kota Blitar dalam menghadapi Pilkada 2024 dengan memberikan rekomendasi kepada Muhibbin.
Bersama Ibin, kata Yasin, PKB akan bergerak menjalin komunikasi dengan partai lain untuk mencari teman koalisi sekaligus mendapatkan calon wakil wali kota Blitar yang akan berpasangan dengan Ibin.
Ditanya kemungkinan berkoalisi dengan PDI-P, Yasin mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.
“Wong namanya politik. Tiap hari berubah, tiap jam, tiap menit. Kita dari partai manapun dan khusus PDI-P, saat ini pun tidak ada perubahan, tetap berkomunikasi,” ujar Yasin.
“Entah nanti titik akhirnya bagaimana, yang jelas posisi kita, karena hanya ada dua partai yang bisa memberangkatkan paslon sendiri di Kota Blitar ini, PDI-P dan PKB, yang jelas Mas Ibin daftar di manan pun itu sebagai calon wali kota,” tambahnya.
Pada Pemilu 2024 yang berlangsung Februari lalu, PKB Kota Blitar berhasil mendapatkan lima kursi DPRD Kota Blitar, bertambah 2 kursi dibandingkan perolehan dari Pemilu 2019 dengan 3 kursi.
Dengan 5 kursi dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar, PKB menjadi partai kedua di Kota Blitar yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerahnya sendiri selain PDI-P.
Di sisi lain, PDI-P Kota Blitar berhasil mendapatkan 8 kursi dari Pemilu 2024, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri. Meskipun, jumlah tersebut turun dibandingkan perolehan kursi PDI-P pada Pemilu 2019 sebanyak 10 kursi.
Pada awal Juli lalu, DPP PDI-P memberikan surat tugas kepada politisi Bambang Rianto untuk melakukan konsolidasi politik sebagai bakal calon wali kota Blitar 2024.
https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/29/060547778/pkb-rekomendasi-wasekjen-gp-ansor-untuk-pilkada-kota-blitar