Pemkot Surabaya Bakal Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal mengganti mobil dinas dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Nantinya, kendaraan baru itu tidak dibeli namun disewa.

Eri mengatakan, mobil listrik tersebut nantinya akan digunakan sebagai kendaraan operasional camat dan kepala dinas. Total mobil yang akan dipersiapkan ada sebanyak 70 unit.

"Anggarannya Rp 6 miliaran, karena menghitungnya dalam lima tahun, kita hitung mengeluarkan (biaya) untuk apa saja, contohnya perawatan," kata Eri di Jalan Jimerto, Surabaya, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Ini Alasan Pemilik Rental Mobil di Surabaya Blacklist Pelanggan KTP Pati

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, sistem sewa dipilih karena anggaran yang dikeluarkan lebih efisien daripada membeli mobil listrik baru.

“Kalau kita itu punya, beli mobil terus kita lakukan perawatan sendiri, itu lebih mahal," jelasnya.

Baca juga: Video Viral Rental Mobil di Surabaya Blacklist Pelanggan KTP Pati

Lebih lanjut, kata dia, kendaraan listrik dipilih untuk mendukung kelestarian lingkungan di Surabaya. Oleh karena itu, dia ingin memberikan contoh kepada masyakat untuk beralih ke mobil listrik.

Sebelum melakukan konversi kendaraan dinas konvensional ke kendaraan bermotor listrik, pemkot bersama PLN akan menyiapkan infrastruktur berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terlebih dahulu.

Selain itu, pemkot juga sedang melakukan lelang kendaraan dinas dan operasional yang usianya sudah lebih dari 7 tahun.

“Nanti ada di balai kota, dan tempat-tempat tertentu yang sudah kita kerja samakan dengan PLN. Kemarin sudah saya usulkan titik-titiknya,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Syamsul Hariadi mengatakan, pengadaan mobil listrik itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2022.

Inpres tersebut berisi tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Inpres tersebut, lanjut Syamsul, pengadaan mobil tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni pembelian, sewa dan konversi.

“Nah, yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya saat ini yaitu meliputi konversi. Konversi itu, sementara ini sepeda motor, jadi beberapa sepeda motor kita yang lama itu dikonversi menjadi sepeda motor listrik,” kata Syamsul.

Dalam waktu dekat, Syamsul menjelaskan, pemkot akan melakukan pengadaan kendaraan bermotor listrik dengan sistem sewa. Akan tetapi, saat ini pemkot masih melakukan survei harga.

“Ini masih kita jajaki harganya dahulu. Termasuk kita koordinasikan juga untuk kelengkapannya, seperti tempat charger-nya, karena di kantor-kantor juga harus tersedia. Paling tidak, nanti akan kami minta untuk menyediakan di beberapa titik vendor sewanya ini, kalau nanti jadi sewa, tapi kita jajaki dulu harganya,” jelas Syamsul.

Dirinya menyampaikan, biaya sewa kendaraan bermotor listrik bisa lebih murah dari harga sewa kendaraan konvensional.

“Kalau Innova kan harganya sekitar Rp 15 juta – Rp 16 juta per bulan. Nah ini (kendaraan listrik) harusnya bisa di bawah itu, kita nego. Karena persewaan mobil listrik belum pernah ada, kemarin (vendor) belum bisa menentukan harganya, maka dari itu masih dikaji dulu,” sampainya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya ini menyebutkan, pengadaan kendaraan bermotor listrik itu nantinya akan dilakukan sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2022. Yakni, menggunakan cara lelang atau katalog lokal.

Sejauh ini, ia masih belum bisa menjelaskan secara detail jenis dan merek kendaraan listrik apa yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pemkot Surabaya ke depannya.

“Yang murah, mungkin sekelas Avanza. Nanti kan kami juga test drive dahulu ya, kalau sudah ada gambaran harga kita test drive, biar enggak gelo (kecewa) lah nanti ketika memakainya,” pungkasnya.