Namun, untuk honor bagi guru ngaji, kata Sugianto, harusnya tetap ada. Sebab, anggarannya hanya Rp 100.000 per bulan untuk setiap guru ngaji.
"Ya, kalau guru ngaji anggarannya dihilangkan ya gimana anggarannya lo cuma 100.000 per bulan lagi, kan nggak banyak," tukasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan menyebut, pembicaraan mengenai evaluasi program yang masuk janji politik pemerintah sebelumnya memang ada.
Namun, Bukasan menegaskan, evaluasi itu tidak serta merta menghapus program. Namun, bisa dilakukan untuk memodifikasi teknis pelaksanaannya agar lebih tepat sasaran.
"Kalau hasil diskusinya itu dievaluasi agar lebih mengena contoh kalau seragam sekolah ya jangan semua hanya yang tidak mampu tapi termasuk biaya lainnya seperti sepatu, tas," terang Bukasan.
Baca juga: Pemkab Lumajang Hapus Program Seragam Gratis, Beasiswa Kuliah dan Melahirkan Gratis
Bukasan menjelaskan, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah dan DPRD akan melakukan evaluasi program tersebut.
Di antara yang akan dievaluasi adalah program melahirkan gratis, seragam sekolah gratis, santunan kematian, dan beasiswa kuliah.
"Kemampuan APBD kita terbatas, walaupun programnya bagus tapi kalau semua dikasih kan menjadi tidak adil, kebutuhan orang miskin kan tidak hanya seragam kenapa tidak pakai kartu Lumajang Pintar misal untuk yang masalah pendidikan. Jadi yang benar tidak mampu akan dibiayai sampai lulus kuliah sehingga bantuannya bisa total," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.