Sidang Tragedi Kanjuruhan, Hakim Tolak Eksepsi 3 Terdakwa Polisi

SURABAYA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tiga polisi terdakwa tragedi kerusuhan Kanjuruhan.

Tiga terdakwa itu yakni Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

Karena eksepsi ditolak, maka majelis hakim yang dipimpin Abu Achmad Sidqi Amsya meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut melanjutkan proses sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca juga: 20 Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Restitusi Lewat LPSK

"Memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksan perkara. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," kata Abu Achmad Sidqi Amsya dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (27/1/2023).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai dakwaan JPU sudah tepat yakni menjerat terdakwa dengan Pasal 359 dan 360 ayat 1 dan 2 KUHP.

Baca juga: Sidang Gugatan Perdata Tragedi Kanjuruhan di PN Malang Ditunda

"Menyatakan keberatan dari terdakwa tidak diterima,” terangnya.

Hakim juga memerintahkan agar tiga terdakwa yang selama ini mengikuti sidang secara online untuk hadir langsung di PN Surabaya pada persidangan-persidangan selanjutnya.

"Mejelis memutuskan sidang offline, agar ada perlakuan yang sama terhadap para terdakwa di perkara yang sama. Maka kewajiban JPU menghadirkan terdakwa di persidangan," ujar hakim.

Sebelumnya, ketiga terdakwa polisi didakwa dengan Pasal 359 dan 360 KUHP karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal.

Dalam dakwaannya, JPU Rully Mutiara menyebut terdakwa Hasdarman selaku Danki 3 Yon A Pelopor Satbrimob Polda Jatim telah memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata saat suporter Arema FC turun ke lapangan.

Menurutnya, Hasdarman tidak mempertimbangkan risiko yang akan timbul akibat gas air mata itu. JPU menilai, perintah untuk melakukan penembakan gas air mata itu merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian.

"Sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu penonton menjadi panik dan berdesak-desakan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan suporter di pintu-pintu stadion, terutama di Pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para suporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menimbulkan kematian sebanyak 135 orang," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan Eksepsi, Pihak 3 Polisi Terdakwa Kasus Kanjuruhan Sebut Dakwaan Rapuh dan Minta Dibebaskan

Sementara dalam eksepsinya, kuasa hukum ketiga terdakwa polisi yang juga anggota Bidang Hukum Polda Jatim, AKBP Nurul Anaturoh menyebut dakwaan JPU tidak menjelaskan secara rinci atau menyebut tugas dan kewajiban yang yang tidak dilakukan oleh terdakwa.

Menurutnya, terdakwa yang merupakan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hanya tunduk pada peraturan UU yang berlaku, bukan pada statuta FIFA atau regulasi PSSI.

"Statuta FIFA yang diadopsi menjadi regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 hanya sebagai law of the game dan bukan merupakan peraturan UU atau rule of law sehingga tidak mengikat pihak di luar PSSI dan tentu saja tidak mengikat terdakwa,” ucapnya.

Dengan demikian, menurut Nurul, seandainya terdapat perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021, pelanggaran tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur sebagai perbuatan melawan hukum.