KPK Sebut Terima 268 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Jatim

KPK juga meminta semua pihak meningkatkan capaian ini dan menjalankan area intervensi di dalam MCP.8 area yang merupakan sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah dan mencegah korupsi.

MCP.8 area itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

KPK melalui Kedeputian Korsup juga telah mendorong peningkatan ekonomi daerah.

"Melalui kegiatan ini, KPK berharap Pemda harus membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi," kata dia.

Sumber: Antara