Diduga Ada Pungli PTSL, Warga Geruduk Kejari Nganjuk

NGANJUK, KOMPAS.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Senin (29/8/2022).

Kedatangan mereka untuk meminta pihak Kejari Nganjuk menindaklanjuti dugaan pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Jadi aksi hari ini, kami mempertanyakan pengaduan kami tentang adanya pungli terhadap PTSL di Desa Ngepung. Pengaduan kami ini sejak bulan lima (Mei 2022), tapi kok belum ada tindak lanjut dari kejaksaan,” ujar Ketua FPMN, Suyadi.

Baca juga: Pipa Tungku Pemanas Kayu Bocor, Pabrik Triplek di Nganjuk Ludes Terbakar

Suyadi menuturkan, dalam program PTSL di Desa Ngepung, pihak panitia memungut biaya Rp 550.000 per bidang tanah. Menurut Suyadi, pungutan ini tidak sesuai ketentuan.

“Total (biaya pengurusan PTSL di Desa Ngepung) Rp 550.000,” ungkapnya.

Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT yang ditandatangani tahun 2017, disebutkan bahwa biaya PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali yang diperkenankan yakni sebesar Rp 150.000.

Baca juga: 3 Remaja di Nganjuk Curi Tabung Elpiji, Dijual Kembali untuk Beli Miras

Dalam SKB 3 Menteri tersebut diterangkan bahwa biaya Rp 150.000 tersebut belum termasuk biaya pembuatan akta, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh).

Baca juga: Atlet Peraih Medali Porprov Jatim di Nganjuk Belum Terima Bonus, Ini Alasannya

Sementara dalam Pasal 11 ayat 2 Perbup Nganjuk Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan PTSL, dijelaskan apabila biaya Rp 150.000 belum mencukupi, maka besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah seluruh pemohon PTSL.

Ketentuan dalam Perbup Nganjuk No 25 tahun 2019 inilah yang ditengarai menjadi pedoman panitia PTSL di Desa Ngepung, yang memungut biaya lebih dari Rp 150.000 per bidang tanah.

Adapun program PTSL di Desa Ngepung tahun 2022, kata Suyadi, ditargetkan diikuti sebanyak 1.500 pemohon. Di mana sekitar 1.300 pemohon mendaftar di Pokmas desa, sementara 197 pemohon mendaftar di Pokmas yang diawasi FPMN.

“Yang mendaftar ke Pokmas desa itu (biayanya) Rp 450.000 tambah Rp 100.000, jadi Rp 550.000. Tapi kalau melalui Pokmas yang diawasi oleh forum (FPMN) itu (biayanya) hanya Rp 150.000,” beber Suyadi.

Baca juga: Bonus Atlet Angkat Berat Peraih Medali di Kejurnas 2021 Tak Kunjung Cair, Ini Kata KONI Nganjuk

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan aksi demonstrasi yang dilakukan FPMN di Kantor Kejari Nganjuk.

“Jadi prinsipnya sebagai institusi penegak hukum, kami tentu menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk dari forum masyarakat Ngepung,” ujar Nophy.

Terkait tuntutan massa aksi, Nophy menyebutkan, pihaknya telah menindaklanjuti aduan FPMN ke Kejari Nganjuk. Pihaknya telah mengumpukan data-data di lapangan.

“Hasil tindak lanjut, hasil pengumpulan data sudah dilakukan oleh teman-teman di seksi intelejen, dan karena ini proses PTSL-nya belum selesai, sehingga untuk menilai lebih jauh ya tentu harus menunggu prosesnya,” pungkasnya.