Gubernur Khofifah Beberkan Strategi Pengendalian Inflasi Pangan di Jatim

MALANG, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, angka inflasi pangan di Indonesia mencapai 10,7 persen.

Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Soal Kasus Stunting di Kota Malang, Dinkes: Yang Tinggi di Kecamatan Lowokwaru

Perry menyampaikan, inflasi pangan seharusnya tidak boleh lebih dari 5 persen karena berimbas langsung terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak berupaya mengendalikan inflasi pangan.

"Mari bersama kita gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi menyejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju," kata Perry dalam sambutannya.

Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya pengendalian inflasi pangan.

Komoditi bahan pokok yang dimiliki Jawa Timur beberapa di antaranya sangat mendukung pasokan di sekitar 16 provinsi di Indonesia. Komoditi tersebut antara lain seperti beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, cabe dan bawang merah.

Sebagai contoh, kontribusi Jawa Timur terhadap tingkat nasional untuk komoditas padi sebesar 18 persen. Sehingga jika pasokan komoditi ke luar daerah bermasalah maka akan berpotensi menimbulkan dampak terhadap inflasi pangan secara nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur dilakukan secara bersama dengan lintas sektor vertikal dan horizontal. 

Pihaknya juga sering melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui kondisi masyarakat sehingga berpengaruh untuk mengambil kebijakan.

"Seperti persoalan cabai di Ponorogo, saya datang, ternyata permasalahannya ada perubahan iklim, ada hama, sehingga panennya berkurang. Pola seperti ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada, yang kemudian untuk menentukan kebijakan yang berpengaruh dalam pengendalian inflasi pangan," katanya.

Khofifah menjelaskan, pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebab, hal itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok.

Dia juga menyampaikan, inflasi Jatim pada Juli 2022 sebesar 0,61 persen untuk bulan per bulan. Menurutnya, angka tersebut termasuk cukup tinggi. Hal tersebut dipicu dari harga beberapa komoditi pangan yang naik.

Namun, untuk cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Alasannya memang pakan ayam, pakan ternak terutama 50 persen dari jagung menurut para peternak harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan, pihaknya akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim.

Di antaranya, seperti perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dalam lingkup Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain. Kemudian melakukan operasi pasar prioritas yang terukur dan digitalisasi pendataan secara hulu hingga hilir untuk komoditi pangan.

Baca juga: Soal Pengelolaan Sampah di Kota Malang, Sutiaji: Peran Semua Pihak Krusial...

Khofifah mengungkapkan, kerja sama antardaerah telah rutin dilakukan oleh Pemprov Jatim seperti melalui kegiatan misi dagang dengan berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk para pengusaha dan pedagang.

"Kami ini hampir setiap bulan melakukan misi dagang, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini salah satunya ter-support sangat signifikan dari misi dan antar pulau antar provinsi," katanya.