Zulhas Ungkap Sedang Melobi Demokrat dan PKS untuk Gabung KIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap ada satu partai lagi yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia mengaku sudah membuka komunikasi dengan sejumlah partai agar bersedia bergabung dengan KIB di antaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kita sudah komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, tapi belum final," katanya usai menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II PAN Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/7/2022) sore.

Baca juga: Zulhas Sebut KIB Ingin Hilangkan Narasi Cebong-Kampret yang Muncul Setiap Pilpres

Bertambahnya jumlah partai pendukung koalisi menurut dia tetap dibutuhkan karena KIB adalah koalisi yang bersifat inklusif.

"Mudah-mudahan bertambah satu partai lagi biar kokoh," tambahnya.

Sesuai perolehan kursi parlemen di Pemilihan Legislatif 2019, tiga partai KIB yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar sebenarnya sudah bisa mengusung pasangan Capres Cawapres tanpa harus menambah jumlah partai koalisi.

Ketiga partai tersebut sudah memenuhi syarat ambang batas yakni minimal 20 persen kursi parlemen.

Baca juga: Mendag Zulhas Borong dan Bagikan Minyak Goreng ke Ibu-ibu di Kupang

KIB dibentuk salah satunya ingin merubah narasi cebong-kampret yang selalu muncul di setiap kali momentum Pilpres.

"Masak cebong-kampret terus, enggak produktif. Hawanya pengap kalau musuhan terus," jelasnya.

KIB, menurut dia, menginginkan momentum Pilpres sebagai momentum menyampaikan ide dan gagasan yang konstruktif untuk membangun Indonesia untuk masa lima tahun ke depan.

Karena itu kata dia, KIB intens menggelar konsolidasi untuk membahas isu-isu terkini tentang ke-Indonesiaan.

Baca juga: Golkar Pastikan Rencana PAN dan PPP Gelar Rakernas untuk Tentukan Capres Tak Ganggu KIB

"Agustus pekan pertama nanti kita buat pertemuan di Surabaya. Semua partai sudah sepakat akan menggelar pertemuan di Surabaya," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut akan dibahas di antaranya tentang apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia merespon perubahan iklim geopolitik dunia yang bergerak cepat akibat perang Rusia - Ukraina hingga persaingan super power Amerika Serikat dengan China.