Pejabat Dinas Pertanian dan PPL Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pupuk Subsidi di Madiun

MADIUN, KOMPAS.com,- Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi tahun 2019 yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan, sejumlah pejabat Distan Kabupaten Madiun yang diperiksa mulai dari kepala dinas, kepala bidang, dan kasi pupuk.

“Ada sejumlah pejabat Distan yang kami periksa, mulai dari kepala dinas hingga kasi. Kami juga sudah memeriksa PPL,” kata Purning saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Tersinggung Dinasihati, Cucu di Madiun Tega Bunuh Neneknya Sendiri

Pemeriksaan sejumlah pejabat Distan dan PPL, kata Purning, untuk mengetahui kuota pupuk bersubsidi bagi petani pada tahun 2019.

Pemeriksaan itu juga untuk mengetahui distribusi riil pupuk bersubsidi itu kepada petani.

Usai pemeriksaan PPL dan pejabat distan, penyidik mengagendakan pemeriksaan sejumlah kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi.

Pasalnya, penyidik mendapatkan informasi sejumlah petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi kendati namanya masuk dalam daftar penerima bantuan pupuk bersubsidi.

Baca juga: Izin Belum Lengkap, 2 Tempat Hiburan Malam di Madiun Ditutup Sementara

Ia menambahkan, total saksi yang sudah diperiksa mencapai puluhan orang. Saksi yang diperiksa mulai dari pihak PT Petrokimia Gresik, manajemen Pabrik Gula Rejo Agung dan Pagotan, sejumlah pejabat Distan dan PPL, serta anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Madiun.

Meski sudah memeriksa puluhan saksi, Purning menyatakan, penyidik sampai saat ini belum menetapkan tersangka.

Menurutnya, penetapan tersangka baru dilakukan setelah penyidik mendapatkan jumlah pasti kerugian negara dalam kasus tersebut.