Dugaan Mafia Perizinan di Dinkopdag Surabaya, Wali Kota Didesak Lakukan Evaluasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto prihatin atas kabar adanya mafia perizinan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.

Politisi Partai Demokrat Surabaya ini menilai, kasus tersebut bisa memperburuk integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Baca juga: Kejari Usut Dugaan Mafia Perizinan di Dinas Koperasi dan Perdagangan Surabaya

"Kita mendesak Pemkot Surabaya agar dilakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN," kata Herlina, saat dihubungi, Selasa (7/6/2022).

Menurut Herlina, Wali Kota Eri Cahyadi harus mengambil sikap untuk membenahi perilaku ASN agar sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat.

Bahkan, Herlina menyarankan agar kasus ini diusut tuntas. Ia menyebut, kasus ini bisa dilaporkan ke polisi jika memang ditemukan unsur pidana.

"Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas. Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya," ujar dia.

Herlina menyampaikan, kemungkinan mafia perizinan di Dinkopdag tak dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini, lanjut Herlina, perlu diurai agar tak semakin merajarela.

"Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut, karena bener-bener menyakiti masyarakat Surabaya," kata dia.

Ia menambahkan, ASN Pemkot Surabaya memiliki pendapatan yang lumayan besar. Seharusnya, ASN fokus bekerja untuk menyejahterakan warga Surabaya.

Anggota legislatif tiga periode ini mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang diterima setiap bulan berasal dari pajak masyarakat.

Sehingga, sudah sepatutnya ASN memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya.

"Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan," ujar dia.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. Arif mengatakan, tindakan mafia perizinan itu harus segera diusut oleh Inspektorat.

"Inspektorat harus segera turun, dan kalau ada unsur pidananya, maka harus ditegakkan secara hukum yang berlaku," kata Arif Fathoni.

Menurut Arif, sebenarnya Surabaya Single Windows (SSW) itu merupakan terobosan inovatif untuk meminimalkan potensi ASN menjadi calo perizinan dan sebagainya.