Terbukti Jual Beli Jabatan, Bupati Probolinggo dan Suaminya Divonis 4 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum KPK pikir-pikir

Terkait putusan tersebut, jaksa penuntut umum KPK, Wawan Yunarwanto, mengatakan, pihaknya akan pikir-pikir.

Dia belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Alasannya, putusan tersebut jauh dari tuntutan yang diajukan KPK agar kedua terdakwa dihukum masing-masing 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

”Selain itu, terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 20 juta. Kami menyatakan pikir-pikir,” ujar Wawan.

Selain jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa KPK, hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya merupakan vonis minimal.

Pasal 12 UU Tipikor menyatakan, vonis minimal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Baca juga: Setelah 3 Tahun Menempati, Nur Lela Baru Tahu Rumah yang Dikontraknya Ternyata Milik Bupati Probolinggo

Penasihat hukum sebut vonis memberatkan kliennya

Menyikapi putusan empat tahun penjara, terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Mereka belum memutuskan mengajukan upaya banding atau menerima hukuman.

Gunadi Wibakso, salah satu penasihat hukum terdakwa, mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim sangat memberatkan kliennya.

Menurut dia, tidak ada satu pun dakwaan jaksa yang terbukti di persidangan. Bahkan, terdakwa satu, yakni Tantri, tidak pernah tahu terkait pemberian uang tersebut.

Baca juga: Nur Lela Kaget, Kontrakannya Ternyata Milik Bupati Probolinggo dan Kini Disita KPK

”Sesuai nota pembelaan, seharusnya majelis hakim membebaskan para terdakwa,” kata Gunadi.

Dari 22 orang yang terlibat dalam kasus korupsi jual beli jabatan penjabat kades di Probolinggo, semuanya sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Camat Krejengan Dody Kurniawan, misalnya, dihukum 4,5 tahun penjara, sedangkan Camat Paiton Muhammad Ridwan dihukum 3,5 tahun penjara.

Selain itu, masing-masing terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Huruf a UU Tipikor.

Baca juga: Tuntut Kepastian Pilkades, Apdesi dan Ratusan Orang Geruduk Kantor Bupati Probolinggo

Selain itu, 17 calon penjabat kepala desa yang terbukti menyuap dihukum 1 tahun dan 3 bulan penjara.

Para terdakwa juga dijatuhi hukuman denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Mereka terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

SUMBER: KOMPAS.id