Terbukti Jual Beli Jabatan, Bupati Probolinggo dan Suaminya Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis (2/6/2022).

Saat sidang digelar, kedua terdakwa hadir secara virtual dari rutan KPK Jakarta.

Mereka masing-masing dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selain itu, kedua terpidana juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti masing-masing Rp 20 juta.

Apabila uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu sebulan, akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa.

Namun, apabila tidak memiliki harta benda, diganti dengan hukuman badan selama sebulan.

”Mengadili, menyatakan terdakwa satu dan terdakwa dua tekbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, yakni Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 65 KUHP,” ujar Ketua Majelis Hakim Dju Johson.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan, pada 2021 terdapat 253 desa di Kabupaten Probolinggo yang akan menggelar pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan digelar, posisi kades mengalami kekosongan karena masa jabatan kades sebelumnya telah berakhir.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Tantri berencana melantik penjabat kades. Seleksi terhadap calon penjabat kades dilakukan para camat dengan rekomendasi dari Hasan Aminudin.

Namun, Hasan meminta calon penjabat berkomitmen memberikan uang Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per orang.

Uang itu diambilkan dari hasil pengelolaan tanah kas desa di setiap desa. Akhirnya, sejumlah calon penjabat kades menyetujui permintaan uang tersebut dan menyerahkannya melalui camat sebagai koordinator.

Setelah uang terkumpul, para camat baru menyerahkan uang kepada Hasan.

Selaian Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut. Dari total 22 tersangka, empat orang dijerat sebagai penerima suap. Sementara itu, 18 orang dijerat sebagai pemberi suap, mayoritas pegawai negeri sipil atau ASN.

Dia belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Alasannya, putusan tersebut jauh dari tuntutan yang diajukan KPK agar kedua terdakwa dihukum masing-masing 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

”Selain itu, terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 20 juta. Kami menyatakan pikir-pikir,” ujar Wawan.

Selain jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa KPK, hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya merupakan vonis minimal.

Pasal 12 UU Tipikor menyatakan, vonis minimal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Penasihat hukum sebut vonis memberatkan kliennya

Menyikapi putusan empat tahun penjara, terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Mereka belum memutuskan mengajukan upaya banding atau menerima hukuman.

Gunadi Wibakso, salah satu penasihat hukum terdakwa, mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim sangat memberatkan kliennya.

Menurut dia, tidak ada satu pun dakwaan jaksa yang terbukti di persidangan. Bahkan, terdakwa satu, yakni Tantri, tidak pernah tahu terkait pemberian uang tersebut.

”Sesuai nota pembelaan, seharusnya majelis hakim membebaskan para terdakwa,” kata Gunadi.

Dari 22 orang yang terlibat dalam kasus korupsi jual beli jabatan penjabat kades di Probolinggo, semuanya sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Camat Krejengan Dody Kurniawan, misalnya, dihukum 4,5 tahun penjara, sedangkan Camat Paiton Muhammad Ridwan dihukum 3,5 tahun penjara.

Selain itu, masing-masing terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Huruf a UU Tipikor.

Selain itu, 17 calon penjabat kepala desa yang terbukti menyuap dihukum 1 tahun dan 3 bulan penjara.

Para terdakwa juga dijatuhi hukuman denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Mereka terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

SUMBER: KOMPAS.id