Duduk Perkara Dugaan Pungli di Pelantikan Serentak Kades di Gresik

GRESIK, KOMPAS.com - Biaya sebesar Rp 900.000 yang dibayarkan oleh 47 kepala desa (kades) untuk keperluan atribut dalam agenda pelantikan secara serentak pada 20 April 2022, menuai polemik.

Sebab ada kades yang mengaku, merasa keberatan dengan biaya itu.

Baca juga: Soal Pungutan Rp 900.000 Saat Pelantikan Kades, DPRD Gresik Panggil Plt Kadis PMD

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi I DPRD Gresik kemudian memanggil pihak-pihak yang turut terlibat untuk dimintai keterangan.

Mulai dari Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Suyono beserta jajaran hingga kades yang dilantik pada saat itu.

Mereka dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat, yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi I DPRD Gresik.

Baca juga: Vertigo Kambuh, Pengemudi Mobil di Gresik Tabrak 7 Motor

Agenda berlangsung secara tertutup. Awak media baru diperkenankan masuk saat jumpa pers, yang digelar usai rapat selesai dilaksanakan, Selasa (17/5/2022).

"Sebenarnya permintaan teman-teman itu (kades yang dilantik). Pelantikan kan simbolis, biar ada kenang-kenangan dan pangkat (atribut) yang seragam, mereka minta dikoordinir biar sama. Apalagi, atribut tidak dijual secara umum," ujar Suyono, kepada awak media dalam jumpa pers setelah rapat dengar pendapat, Selasa.

Baca juga: Cerita Peternak Sapi di Gresik, Gagal Untung akibat Wabah PMK

Suyono mengklaim, jika biaya Rp 900.000 tersebut sudah dibicarakan dengan semua kades yang bakal dilantik.

Ada 47 kades yang bakal dilantik, namun tiga orang dari Kecamatan Sangkapura (Bawean) tidak hadir dalam acara pembahasan mengenai hal itu, yang dilaksanakan sebelum acara pelantikan.

"Sudah dibicarakan dan kesepakatan. Kades yang dilantik serentak kemarin itu ada 47 orang, dan ada tiga orang yang tidak hadir dari Sangkapura (Bawean). Mungkin kurang penjelasan juga (kepada yang tidak hadir), kalau ada miskomunikasi atau apa ya mohon maaf," kata Suyono.

Baca juga: Vertigo Kambuh, Pengemudi Mobil di Gresik Tabrak 7 Motor

Dalam acara pelantikan kades secara serentak tersebut, sudah dianggarkan biaya mencapai Rp130 juta.

Namun total jumlah tersebut, diakui oleh Suyono, tidak mencakup atribut.

Oleh karenanya, dia mengaku, para kades meminta kepada Dinas PMD Gresik untuk mengkoordinasikan hal tersebut supaya seragam.

"Tidak dianggarkan. Tahun 2023 ada 19 desa yang menggelar Pilkades, mungkin tahun berikutnya bisa dianggarkan (ikut dalam APBD)," tutur Suyono.

Baca juga: Pemkab Gresik Akan Beri Bantuan kepada Peternak yang Sapinya Dipotong Paksa akibat PMK

Sementara ketika disinggung awak media mengenai pengadaan yang dilakukan tanpa dilengkapi bukti kuitansi dan nota, Suyono menyatakan, jika pihaknya hanya bermaksud membantu para kades yang hendak dilantik.

"Kita bukan toko, sebab niat kita untuk memperlancar dan membantu. Hanya saja itu kan simbolis, kades harus beli itu karena kelengkapan, kemudian teman-teman kades menyerahkannya kepada kita," ucap Suyono.

Kades Banyuwangi Kecamatan Manyar, Siti Nur Maslahah mengatakan, sebelum mereka dilantik pada 20 April 2022, memang sempat berkumpul dan membahas mengenai atribut yang bakal dikenakan pada saat pelantikan.

Dari 47 kades, tiga orang dari Kecamatan Sangkapura, Bawean, tidak hadir.

"Tanggal 11 April itu kita sudah menyepakati. Tidak hadir hanya tiga orang, waktu itu kita sepakati bersama. Kita sepakati belinya dikoordinir (oleh Dinas PMD), kita juga merasa terbantu," kata Siti.

Arif Wijaya, Kades Sumari Kecamatan Duduksampeyan membenarkan, bahwa selain tiga orang yang tidak hadir, mayoritas kades yang bakal dilantik sepakat dan menyetujui pengadaan atribut dikoordinir oleh DPMD. Setiap kades membayar Rp 900.000 untuk atribut dan foto.

"Sebelumnya memang tidak ada (pelantikan sebelumnya), sebab dulu itu beli sendiri, saya beli di Surabaya. Tapi enggak seragam, jadi kemarin para kades minta seragam, dengan dikoordinir Dinas PMD," tutur Arif, Kades Sumari.

Baca juga: 1.042 Calon Jemaah Haji Asal Gresik Akan Berangkat Tahun Ini, Mayoritas Sudah Melunasi Biaya

Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchammad Zaifudin menambahkan, dari hasil dengar pendapat yang dilakukan oleh pihaknya, diketahui ada niat baik yang coba dilakukan oleh Dinas PMD Gresik.

Namun, tidak sepantasnya dinas di lingkup Pemda mengoordinasikan hal tersebut, apalagi jika berujung adanya polemik.