Mendes PDTT: Kita Ingin Ada Satu Model Transmigrasi Sesuai Kebutuhan Zaman

SURABAYA, KOMPAS.com - Pola lama transmigrasi yang dianggap sekadar memindahkan penduduk untuk mengelola lahan di tempat baru harus diubah.

Pemerintah kini terus mematangkan metode baru sekaligus mengubah persepsi lama tersebut. Pemerintah akan memastikan para transmigran lebih berdaya dengan formula pengelolaan berbasis teknologi dan manajemen modern.

Baca juga: Apa itu Migrasi, Imigrasi, Transmigrasi dan Emigrasi?

"Karena yang perlu direvitalisasi bukan hanya transmigrasi, tapi juga persepsinya. Makanya ke depan kita ingin ada satu model transmigrasi sesuai kebutuhan zaman," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi di Surabaya, Rabu (9/3/2022).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan, para transmigran tidak boleh hanya dibekali cangkul dan sabit sebagai simbol mengolah lahan.

Era yang sudah berubah juga menuntut para pemangku kepentingan untuk mengubah persepsi tersebut.

Hal yang juga penting, lanjut Gus Halim, adalah pengelolaan lahan harus berbasis teknologi. Lalu, sudah ada gambaran jelas mengenai produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan di lahan transmigrasi itu.

Konsep yang matang dari hulu ke hilir ini sangat penting untuk memastikan para transmigran mendapat kelayakan hidup di daerah baru sebagaimana filosofi transmigrasi

"Mencanangkan lahan transmigrasi akan dikelola secara komunal dan tidak terbatas dua hektare saja. Pengelolaan hulu hingga hilir telah dilakukan hingga nantinya tidak ada lagi lahan transmigrasi yang ditinggalkan (para transmigran) karena tidak cukup menjanjikan di masa depan," ujar dia.

Gus Halim menjelaskan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 2020 hingga 2024 akan difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ada 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah.