Prevalensi Stunting di Jatim Tinggi, Ini Upaya BKKBN

SURABAYA, KOMPAS.com - Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada 2022.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih terdapat empat kabupaten kategori merah di Jawa Timur.

Baca juga: 1.367 Anak di Kota Semarang Alami Stunting, Wali Kota Ungkap Penyebabnya

Keempat kabupaten itu adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen.

"Sementara 18 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, serta Nganjuk," kata Hasto saat menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti) di Hotel Vasa, Surabaya, Rabu (2/3/2022).

Kemudian, lanjut Hasto, 15 kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.

Saat ini, hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan pevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.

"Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita," ucap Hasto.

Ia meyakini, Jawa Timur bisa menurunkan angka kasus stunting karena pemerintah pusat secara serius juga menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir.

"Tinggal peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat," ujar dia.

Hasto menyatakan, sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN Pasti) ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan skenario pendanaan stunting di daerah.

Terlebih lagi, BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai pengendali stunting di Tanah Air.

"Sosialisasi RAN Pasti ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan," kata Hasto.

RAN Pasti juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya .

Saat ini, lanjut Hasto, BKKBN dengan 200.000 tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di desa.

Menurut Hasto, jumlah ini disebut setara dengan 600.000 orang.