Prevalensi Stunting di Jatim Tinggi, Ini Upaya BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih terdapat empat kabupaten kategori merah di Jawa Timur.

Keempat kabupaten itu adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen.

"Sementara 18 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, serta Nganjuk," kata Hasto saat menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti) di Hotel Vasa, Surabaya, Rabu (2/3/2022).

Kemudian, lanjut Hasto, 15 kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.

Saat ini, hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan pevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.

"Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita," ucap Hasto.

Ia meyakini, Jawa Timur bisa menurunkan angka kasus stunting karena pemerintah pusat secara serius juga menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir.

"Tinggal peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat," ujar dia.

Hasto menyatakan, sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN Pasti) ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan skenario pendanaan stunting di daerah.

Terlebih lagi, BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai pengendali stunting di Tanah Air.

"Sosialisasi RAN Pasti ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan," kata Hasto.

RAN Pasti juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya .

Saat ini, lanjut Hasto, BKKBN dengan 200.000 tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di desa.

Menurut Hasto, jumlah ini disebut setara dengan 600.000 orang.

"Mereka akan dilatih dan mendampingi calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan," kata dia.

Dengan program ini, penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24, 4 persen di 2021 setelah pada 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen.

Diharapkan, pada 2023, tren penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di 2024 bisa menjadi 14 persen.

Target nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo, tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyambut positif terhadap rencana pemerintah yang akan menjadikan indikator penurunan stunting sebagai salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan warganya.

"Ada atau tidak ada penghargaan, sudah menjadi tugas pokok kepala daerah untuk selalu peduli dengan masalah kerakyatan termasuk penurunan stunting," kata Gus Ipin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan akan terus bertekad untuk menurunkan angka kasus stunting di Trenggalek.

"Kami yang di Trenggalek terus bertekad untuk menurunkan angka stunting. Posisi Trenggalek yang berkategori hijau di angka 18,1 persen dan menduduki urutan 212 dari 246 kabupaten/kota yang memiliki pevalensi tinggi. Ini menjadi lecutan untuk kami terus berkarya untuk kemasyarakatan," ucap Gus Ipin.