Cerita Wali Murid Dipaksa Beli Seragam Rp 1,5 Juta oleh Sekolah, padahal Masuk melalui Jalur Mitra Warga

KOMPAS.com - Enam wali murid yang anaknya diterima di SMP negeri melalui jalur Mitra Warga menemui Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pada Kamis (2/9/2021).

Kepada Armuji, mereka mengeluh karena dipaksa pihak sekolah untuk membeli seragam baru menjelang pembelajaran tatap muka (PTM) pada 6 September 2021.

Para wali murid tersebut mengaku aturan tersebut memberatkan mereka.

Baca juga: Penghasilannya Cuma Rp 2,5 Juta Disuruh Beli Seragam Rp 1,3 Juta Ya Habis Uangnya

"Kami datang ke sini karena dikenakan biaya seragam oleh sekolah. Karena kalau enggak pakai seragam, kita enggak bisa sekolah, seperti itu," kata IN di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya, Kamis.

Menurut IN, biaya untuk membeli seragam itu cukup besar baginya, yakni Rp 1,5 juta. Sedangkan penghasilannya selama sebulan hanya sekitar Rp 2,5 juta.

"Dan biayanya pun harus dibayar sekitar Rp 1,5 juta. Anak saya baru masuk (diterima jenjang SMP) kelas VII di SMP," tutur dia.

Enam wali murid yang menemui Armuji berasal dari SMP yang berbeda-beda.

Baca juga: Armuji Murka Sekolah di Surabaya Paksa Siswa Bayar Seragam Rp 1,5 Juta: Harusnya Diberi, Bukan Disuruh Beli

Seragam dan buku ditanggung pemerintah kota

KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui wali murid yang mengadu karena diminta membeli seragam oleh pihak sekolah, Kamis (2/9/2021).

Ia mengatakan, aturan yang ada sudah jelas yakni dari keluarga berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau yang melalui jalur Mitra Warga tidak boleh ditarik biaya operasional dan personal.

"Kami telah mengatur dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan dan hibah biaya pendidikan daerah, siswa tidak mampu tidak boleh ditarik biaya seragam," kata Armuji.

"Makanya, ini kami sangat menyesalkan, terutama sama Dispendik Surabaya. Karena mereka tidak mau tahu hal-hal semacam itu. Aturannya sudah jelas, bagi warga MBR akan diberi seragam buku dan semuanya ditanggung pemerintah kota," kata Armuji.

Baca juga: Siswa di Surabaya Diminta Beli Seragam Rp 1,5 Juta oleh Sekolah, Begini Respons Wakil Wali Kota

Biaya-biaya tersebut, kata dia, salah satunya seperti biaya pembelian seragam merupakan kewajiban pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan siswa MBR.

"Kami telah mengatur dalam regulasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Hibah Biaya Pendidikan Daerah, siswa tidak mampu tidak boleh ditarik biaya seragam," ucap Armuji.

"Apa pun kondisinya, yang MBR ini, karena mereka penghasilannya cuma Rp 2,5 juta, kalau untuk beli seragam seharga Rp 1,3 juta, ya habis uangnya," kata Armuji.

Baca juga: Meski PPKM Level 4, Pembelajaran Tatap Muka di Magetan Jalan Terus

Armuji bantu pelunasan seragam

M LATIEF/KOMPAS.com Ilustrasi