Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Khofifah: untuk Warga Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Khofifah Indar Parawansa menjadi satu-satunya gubernur yang menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Menteri Dalam Negeri di halaman Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu menyebut penghargaan dari Presiden Jokowi itu dipersembahkan untuk warga Jatim.

"Penghargaan ini untuk warga Jawa Timur," kata Khofifah usai menerima penghargaan.

Baca juga: Terima Satyalancana, Bupati Banyuwangi Klaim Sudah Turunkan Kemiskinan

Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur," ucapnya.

Baca juga: Raih Satyalancana dari Jokowi, Bupati Jekek Ajak Semua Pihak Terus Bangun Wonogiri

Dia lantas menyinggung prinsip nilai yang diterapkan sejak menjabat gubernur Jatim pada 2019, yakni Cepat, Efektif, Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsif (CETTAR).

"Semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat," terang Khofifah.

Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan Presiden sebagai penghargaan atas prestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

Ada 14 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024. Selain Khofifah, di antaranya juga ada Anna Mu'awanah yang merupakan Bupati Bojonegoro 2018-2023, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Medan Boby Nasution.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemberian penghargaan tersebut untuk menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

"Penghargaan ini diharap bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien," ujarnya.

Penghargaan tersebut menurutnya juga berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

"Penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri saja, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada November Tahun 2023 yang lalu," pungkas Tito.