Diduga Korupsi Rp 136 Juta untuk BLT Covid-19, Mantan Pj Kades Probolinggo Ditahan Kejari

KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri menahan mantan penjabat kades Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Wahyudi Sofyan.

Wahyudi diduga terlibat kasus korupsi senilai Rp 136.800.000. Uang tersebut merupakan bantuan dampak Covid-19.

Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo, David P Duarsa, mengatakan, berkas kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan tersangka Wahyudi telah lengkap atau P21.

Baca juga: Dana BLT 94 Warga di Mamuju Diduga Digelapkan Kades, Kerugian Negara Rp 169 Juta

"Tersangka diduga korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp 136.800.000 dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dampak Covid-19."

"Uang hasil dugaan korupsi digunakan untuk keperluan pribadi tersangka," ujar David saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/11/2023).

Wahyudi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/824/426.32/2021, diangkat sebagai Pj Kades Ranuwurung sejak 10 September 2021 dan berakhir Maret 2022.

Pada tahun anggaran 2022, pemerintah desa setempat menganggarkan Program Penanganan Dampak Covid-19.

Realisasinya berupa pemberian BLT-DD dengan sasaran 152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM setiap bulannya berhak menerima Rp 300.000.

Sesuai dengan Perdes Ranuwurung No 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2022, bantuan tersebut dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Pada tanggal 15 Maret 2022, tersangka telah melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD) untuk BLT-DD triwulan pertama.

Baca juga: Polisi Ungkap Motif Bendahara Desa di Lombok Utara Selipkan Uang Palsu pada Dana BLT

"Bantuan tersebut sedianya digunakan untuk penyaluran bulan Januari sampai Maret. Pencairan dilakukan di Bank Jatim Kraksaan sebesar Rp 136.800.000."

"Setelah cair uang tersebut diminta tersangka dengan alasan untuk disimpan agar lebih aman," jelas David.

Rencana tersebut tak terlaksana. Masyarakat setempat yang telah menjadi KPM menanyakan kejelasan penyaluran BLT-DD tersebut.

Tersangka meminta perangkat desa memberitahukan kepada KPM bahwa pelaksanaan penyaluran BLT-DD sementara ditunda.

Sebab uang tersebut dipakai tersangka. Hingga Agustus 2022, bantuan tersebut belum disalurkan kepada ratusan KPM, padahal masa jabatannya sebagai Pj Kepala Desa Ranuwurung berakhir.