Tak Ingin Ada Suroso Lainnya Tewas Tertimbun Longsor Tambang, Dinas ESDM Jatim Malah Mangkir Rapat Koordinasi Mitigasi Tambang di Magetan

MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur tidak hadir dalam rapat sinergitas Forkopimda dan lintas sektor yang digelar Pemerintah Kabupaten Magetan.

Rapat ini diadakan usai kejadian longsor di area tambang Desa Trosono, Kecamatan Parang, yang menewaskan Suroso (55), seorang pekerja tambang.

Ketua DPRD Magetan, Ratno, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran ESDM dalam rapat yang berlangsung di Pendopo Suryahraga Magetan.

Rapat tersebut menekankan pentingnya mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Sebetulnya kita mengundang. Nanti dengan pemerintah daerah dan komisi yang membidangi, kita ke ESDM Provinsi. Kewenangan daerah itu di mana? Unsur pengawasannya itu siapa?” ujarnya setelah rapat pada Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Jenazah Sopir Truk yang Tertimbun Tanah Longsor di Area Tambang Magetan Ditemukan

Ratno menambahkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan tambang di Kabupaten Magetan sangat minim.

Dari enam orang pengawas tambang yang ada, sebagian besar sudah berusia lanjut.

“Kita melihat hanya enam, itupun sudah berusia lanjut. Kita sampaikan ke provinsi untuk menjadi perhatian bersama."

"Ini sedikit mengurangi semangat kita yang luar biasa untuk membangun tambang di Magetan sesuai harapan kita,” imbuhnya.

Kang Ratno juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait pajak pertambangan di Kabupaten Magetan.

Dari 10 penambang yang beroperasi, kontribusi mereka terhadap pemerintah daerah hanya tercatat sebesar Rp 700 juta.

Baca juga: Pemprov Jatim Hentikan Operasional Tambang di Magetan Usai Pekerja Tewas

“Dari sepuluh penambang, kontribusinya hanya sekitar Rp 700 juta. Itu pun sifatnya sukarela, bukan aturan. Padahal satu lokasi tambang bisa mengirim ratusan truk setiap hari,” ucapnya.

Kekecewaan juga disampaikan Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, terkait ketidakhadiran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

Ia berharap dalam kegiatan tersebut dapat dihasilkan aturan tambang yang jelas di Kabupaten Magetan.

Salah satu isu yang mencuat adalah penutupan operasional tambang CV Putra Anugrah oleh Pj Bupati Magetan, karena perizinan yang berada di Jawa Tengah, sementara operasional tambang mereka berada di kawasan Jawa Timur.