Tak Mau Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi soal Penanganan Siswa Nakal, Khofifah: Kita Punya Sekolah Taruna

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam hal menangani siswa nakal.

"Wes to rek, ojo dibanding-bandingke (Sudah, jangan dibanding-bandingkan)," katanya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi saat ditanya tentang penanganan anak nakal di Jatim, Kamis (15/5/2025).

Lebih dari itu, menurutnya, Jawa Timur sudah memiliki sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter kepada para siswanya.

Baca juga: 20.000 Rumah Murah Bersubsidi di Jatim, Khofifah: Bunga 1 Persen, Harga Rp 166 Juta

Dia merinci, di era Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim sudah membangun SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun.

Di eranya, dia melanjutkan pembangunan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasuruan, dan dalam proses pembangunan saat ini adalah SMA Taruna Pamong Praja yang bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bojonegoro.

"Kita sudah punya cara, lewat sekolah tersebut, anak-anak Jatim akan dididik mendapatkan karakter kebangsaan, karakter nusantara, hingga karakter ke-Indonesiaan," ujarnya.

Baca juga: Laksanakan Instruksi Khofifah, Pemkot Malang Segera Atur Kebijakan Hapus Diskriminasi Usia Pencaker

Sekali lagi, Khofifah meminta agar kebijakannya tidak dibanding-bandingkan dengan kebijakan daerah lain.

"Jangan dibawa ke arah sana, jangan dibanding-bandingkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Menurut Dedi, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan durasi pembinaan selama enam bulan.