PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan perlunya sinergi antarlevel pemerintahan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di daerah tersebut mencapai 69,9 persen, menempatkan Probolinggo di peringkat keempat se-Jawa Timur.
"Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo peringkat keempat di Jatim," ungkap Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat memberikan keterangan di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu (14/5/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa total anggaran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 532,884 miliar. Ada 142.559 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, penerima bantuan iuran (PBI) mencapai Rp 321,923 miliar untuk 638.738 jiwa.
Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Probolinggo mencapai 175.231 jiwa di mana Kecamatan Krucil mencatat jumlah tertinggi, yaitu 21.951 penduduk miskin.
Diikuti Kecamatan Tiris dengan 13.712 penduduk miskin dan Kecamatan Gading dengan 11.843 penduduk miskin.
Menurut Gus Ipul, penanggulangan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Gus Haris baru dilantik bersama wakil bupati tiga bulan terakhir. Sekarang sedang disusun rencana, dan saya yakin kalau kita kerja sama, insyaallah kemiskinan akan turun tajam dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada program baru yang akan diluncurkan, melainkan akan mengoptimalkan dan mengefektifkan program yang sudah ada.
“Kami akan gunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara tepat sasaran, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat."
Baca juga: Ini Pasal yang Menjerat Pasangan Remaja Mesum hingga Videonya Viral di Probolinggo
"Kalau sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berjalan baik, maka dampaknya akan signifikan terhadap penurunan kemiskinan,” tambahnya.
Gus Ipul juga menyoroti kondisi penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
Meskipun persentase kemiskinan di provinsi ini lebih rendah dibandingkan angka nasional, secara absolut, Jawa Timur masih termasuk dalam tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi.
Hal ini disebabkan oleh konsentrasi penduduk yang tinggi di provinsi-provinsi besar.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul mengapresiasi kehadiran jalan tol yang dipandangnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Probolinggo.
Ia juga mengumumkan bahwa program integrasi pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem akan dimulai tahun depan.
Baca juga: Bendahara SMP di Probolinggo Diduga Korupsi Pembangunan Sekolah Rp 583 Juta
“Kita manfaatkan gedung rusunawa yang sudah ada. Nantinya akan menampung 1.000 siswa di kota dan 1.000 siswa di kabupaten."
"Kurikulumnya akan menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan karakter karena bersifat asrama. Guru-gurunya akan diusulkan oleh daerah dan melalui proses seleksi,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu Bupati Probolinggo, Dr Mohammad Haris atau Gus Haris, menekankan pentingnya pembaruan data.
Ia menyatakan bahwa data dari BPS bersifat nasional dan perlu diverifikasi dengan kondisi riil di daerah.
“Kami akan perkuat database DTKS agar lebih perinci dan valid. Data ini penting sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan,” kata Gus Haris.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Probolinggo adalah kurangnya lapangan pekerjaan.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan fokus menciptakan peluang kerja melalui sektor pariwisata dan industri, serta menggandeng investor untuk memberdayakan generasi muda.
“Ke depan, kami akan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian masyarakat,” tutupnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang