Ikut Perang Sarung, Siap-siap Disanksi Rawat ODGJ dan Kunjungi Makam di Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sanksi merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan kunjungan ke makam bagi anak-anak yang tertangkap perang sarung.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah daerah yang diwakili anggota Satpol PP bersama aparat TNI dan Polri sudah menggelar patroli malam hari selama bulan Ramadhan 2025.

Akan tetapi, sejumlah anak-anak masih nekat untuk perang sarung dengan kelompok lainnya.

Mereka menyesuaikan waktu patroli petugas agar tidak tertangkap saat adanya razia.

Baca juga: 27 Pemuda Diamankan Polisi Diduga akan Perang Sarung di Boyolali Saat Sahur

Dengan demikian, Pemkot Surabaya bakal memberikan sanksi bagi para pelaku perang sarung yang tertangkap, seperti membantu merawat ODGJ yang berada di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

"Sanksinya (pelaku aksi perang sarung) nanti dibawa ke Liponsos, memandikan ODGJ, suruh bersihkan kamarnya," kata Eri ketika berada di Balai Kota Surabaya, Minggu (9/3/2025).

Selain itu, kata Eri, petugas akan membawa anak-anak yang tertangkap mengunjungi tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut, menurutnya, merupakan bentuk refleksi diri.

"Sanksi dibawa ke kuburan, melihat kuburan, untuk menyadarkan mereka. Misalnya, bagaimana kalau orangtua mereka meninggal nanti siapa yang akan merawat mereka," katanya.

Baca juga: Polisi: Ada Perang Sarung Sebelum Remaja Ditemukan Tewas, 20 Pelajar Diperiksa

Eri menyebut, sanksi merawat ODGJ di Liponsos Keputih dan mengunjungi makam bagi para pelaku aksi perang sarung tersebut bertujuan menyadarkan agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Kalau anak ini dimarahi malah tidak jadi apa-apa. Kita tetap disiplin, tapi hukumnya juga untuk menyadarkan, bukan hukuman untuk semakin merusak mereka dan menjadi dendam," ujarnya.

Eri juga mengimbau kepada orangtua untuk memberikan perhatian kepada buah hatinya agar anak-anak tersebut tidak menghabiskan waktu sahur dengan perang sarung.

"Saya harapkan partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada partisipasinya, jangan harap kota itu berkembang dan bahagia. Kalau hanya mengandalkan TNI, Polri, dan pemerintah, tidak bisa," ucapnya.