Ombudsman Jatim Temukan Buah dan Sayur Basi di MBG SMPN 13 Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menemukan sejumlah makanan basi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 13 Surabaya.

Temuan ini terjadi saat tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (25/2/2025).

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan wawancara dengan siswa mengenai kualitas makanan yang mereka terima.

Baca juga: Unair Akan Kukuhkan 12 Guru Besar, Salah Satu Orasi Terkait Inovasi Sapi Perah untuk Dukung MBG

"Kami bertanya kepada anak-anak, apakah pernah mengonsumsi dari program MBG ini makanan yang basi. Mereka menjawab pernah," ungkap Azmi.

Beberapa murid juga melaporkan bahwa mereka menerima buah basi dalam menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut.

Namun, Azmi menekankan bahwa tidak semua siswa mengalami hal yang sama.

“Tapi tidak seluruh buah yang dibagikan ke siswa. Beberapa siswa menerima makanan yang di dalamnya terdapat buah yang sudah basi, itu satu kelas itu sekitar 5 sampai 7,” ujarnya.

Selain itu, Azmi juga menerima laporan tentang sayuran basi yang dibagikan kepada siswa di SMPN 13, meskipun ia tidak merinci kapan kejadian tersebut terjadi.

"Program MBG itu kan sebenarnya program yang sifatnya treatment (perawatan) ya, mentreatment siswa yang sebelumnya tidak bergizi menjadi bergizi, kira-kira begitu," ujarnya.

Azmi mempertanyakan tolak ukur keberhasilan program pemerintah pusat ini, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan informasi terkait hal tersebut.

Baca juga: 5 Katering Ponorogo Tertipu Order Fiktif MBG, Modusnya Kelebihan Bayar

"Kami bertanya apakah ada instrumen evaluasi terkait dengan tolok ukur keberhasilan program (MBG) tersebut. Mereka tidak punya, itu dalam konteks BGN ya," tuturnya.

Lebih lanjut, Azmi menekankan pentingnya evaluasi kinerja dalam konteks pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009.

"Dalam konteks pemberian pelayanan di Undang-Undang 25 tahun 2009 kan disebutkan, salah satu komitmen standar pelayanan itu terkait dengan evaluasi kinerja," tutupnya.